Saputro, Ayok Wahyu (2009) Studi Terhadap Prinsip – Prinsip Johannesburg Declaration On Sustainable Development dan Pengaruhnya Terhadap UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai permasalahan Sustainable Development di Indonesia terutama berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati ( Biological Diversity ) yang masih menghadapi banyak masalah terutama dari segi peraturan perundang – undangan maupun dalam implementasinya terutama jika dikaitkan dengan Johannesburg Declaration on Sustainable Development 2002(WSSD 2002). Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah 1) Apakah prinsip – prinsip UU No 5 tahun 1990 telah cukup memadai apabila digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dikehendaki oleh Johannesburg Declaration On Sustainable Development 2002 ? 2 ) Upaya yuridis apa yang seharusnya dipersiapkan agar UU No 5 tahun 1990 dapat sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dikehendaki Johannesburg Declaration On Sustainable Development 2002 ? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, hal ini berkaitan dengan usaha memaparkan dan menganalisa prinsip – prinsip UU No 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumberdaya alam Hayati dan ekosistemnya,kelemahankelemahan, apabila dibandingkan dengan Johannesburg Declaration On Sustainable Development 2002 Berdasarkan hasil penelitian ini terungkap bahwa Undang – undang No 5 Tahun 1990, lebih mengedepankan pendekatan secara lingkungan semata, sedangkan pasca Deklarasi Rio Tahun 1992 dan dilanjutkan dengan Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Afrika Selatan 2002, bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan dalam bidang lingkungan hidup tidak hanya menggunakan pendekatan secara lingkungan saja,akan tetapi harus memasukan komponen ekonomi dan sosial ( pengentasan kemiskinan ), ketiga prinsip ini harus berjalan secara seimbang dan saling ketergantungan ( interdependensi ). Menyikapi fakta – fakta diatas maka sudah sepantasnya pembuat kebijakan di indonesia ( Pemerintah dan DPR ) untuk melakukan revisi terhadap Undang –Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dengan memasukan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan dimana faktor Ekonomi dan sosial, juga menjadi bagian dari Substansi Undang –Undang No 5 Tahun 1990 yang baru, serta memperhatikan aspek Good Governance,dalam pembuatan kelembagaan yang khusus dibidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga pada akhirnya nanti sumberdaya alam hayati di Indonesia bisa lestari ( Sustainable ) serta memberikan kemanfaatan sosial, ekonomi dalam upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/338/051000891 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 09 Apr 2010 09:54 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 06:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110558 |
Preview |
Text
051000891.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |