Iranto, Ferdy Firdaus (2009) Perlindungan Hukum Bagi WNI Yang Berada Di Luar Negeri Menurut Konvensi Internasional dan Pasal 19 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri : studi kasus Penganiayaan Mahasiswa Ind. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Globalisasi dunia telah menyebabkan batas antar negara menjadi semakin sumir yang selanjutnya menyebabkan pergerakan orang dari satu negara menuju negara lainnya menjadi lebih mudah. Hal ini juga dirasakan oleh Indonesia, dimana migrasi WNI secara besar ke luar negeri baik untuk tujuan bekerja, rekreasi, ibadah, menempuh pendidikan maupun untuk tujuan lainnya semakin meningkat. Oleh karena itu Udang-undang memberikan mandat untuk memberikan perlindungan kepada setiap WNI yang berada di luar negeri. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus penyiksaan mahasiswa Indonesia di Mesir. Dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum bagi WNI yang berada di luar negeri menurut Konvensi Internasional dan Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Selain itu juga untuk mendeskripsikan, menganalisis penyelesaian kasus penganiayaan bagi mahasiswa Indonesia di Mesir berdasarkan hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif di bidang hukum yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan Konvensi Wina tahun 1961, Konvensi Wina 1963, dan Undangundang nomer 37 tahun 1999. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi WNI di luar negeridapat dilihat dari 2 sisi yaitu dari sisi pemerintah dan dari sisi WNI dari kedua sisi tersebut dapat dibagi menjadi 2 tindakan yaitu preventif dan juga represif. Bentuk penyelesaian kasus ini dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yang pertama dari sisi individunya sebagai subyek hukum internasional, dapat melakukan penuntutan agar haknya dapat dipenuhi akibat dari kesalahan dalam proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian Mesir. Bentuk penyelesaian yang kedua adalah dari jalur diplomatik, Duta Besar Indonesia telah bertemu dengan asisten Menteri Luar Negeri Mesir. Pihak kementerian Mesir sampaikan penyesalan atas peristiwa tersebut. Pemerintah Mesir juga memberikan klarifikasi atas kasus ini. Pihak Mesir minta waktu dengan alasan mereka masih mengumpulkan klarifikasi dari instansi yang terkait.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/336/051000889 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 09 Apr 2010 10:08 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 06:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110556 |
Preview |
Text
051000889.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |