Lestari, Andinna Puteri (2009) Implementasi Undang-undang No. 26 Tahun 1997 terhadap Prosedur Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni Yang DiLakukan Oleh Prajurit TNI AD Kodam V Brawijaya : studi di Kumdam V Bra. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Implementasi Undang-undang No. 26 Tahun 1997 terhadap Prosedur Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI AD Kodam V Brawijaya. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya anggapan bahwa setiap prajurit TNI memiliki kedisiplinan yang tinggi, karena TNI merupakan salah satu organ penting yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang bertugas untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara, akan tetapi pada kenyataanya justru masih ada prajurit TNI AD Kodam V Brawijaya yang melakukan pelanggaran hukum disiplin terutama hukum disiplin tidak murni. Oleh sebab itu apapun alasan yang melatarbelakangi perilaku pelanggaran hukum disiplin tidak dapat dibenarkan karena akan mempengaruhi kinerja TNI AD yang memiliki peranan penting dalam mempertahankan keamanan serta kedaulatan bangsa dan negara. Penulis berupaya untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Implementasi Undang-undang No.26 tahun 1997 terhadap prosedur penyelesaian perkara pelanggaran hukum disiplin tidak murni yang dilakukan oleh prajurit TNI AD dan mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi sekaligus upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam impementasi Implementasi Undang-undang No.26 tahun 1997 terhadap prosedur penyelesaian perkara pelanggaran hukum disiplin tidak murni yang dilakukan oleh prajurit TNI AD Maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Data yang telah ada di analisa secara deskriptif analisis. Berdasarkan Hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa Implementasi Undangundang No. 26 tahun 1997 adalah terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dikenakan pada prajurit yang melakukan hukuman disiplin tidak murni. Diantaranya adalah hukuman teguran, penahanan ringan paling lama 14 hari, penahanan berat paling lama 21 hari. Dari data pelanggaran yang didapat pada tahun 2006 sampai dengan september 2009 ada 23 kasus. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara disiplin dimulai sejak pemeriksaan, penyelenggaraan persidangan, pelaksanaan hukuman, pengajuan keberatan dan pengakhiran. Dalam melaksanakan Undang-undang No. 26 tahun 1997 ada peraturan pendukung atau pelengkap yaitu peraturan keputusan Skep Panglima TNI No. Kep/22/VII/2005 perihal peraturan Disiplin Prajurit TNI, Surat Keputusan Panglima TNI No. KEP/23/VIII/2005 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, Surat Keputusan KASAD No. PERKASAD /162/IX/2007 tentang Buku Petunjuk Teknik penyelenggaraan Persidangan Perkara pelanggaran Disiplin Prajurit, Surat Keputusan KASAD No. PERKASAD /1/II/2009 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit Yang Melakukan Pelanggaran.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/321/051000016 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 19 Jan 2010 10:46 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 06:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110541 |
Preview |
Text
051000016.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |