Implementasi Undang-undang No. 26 Tahun 1997 terhadap Prosedur Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni Yang DiLakukan Oleh Prajurit TNI AD Kodam V Brawijaya : studi di Kumdam V Bra

Lestari, Andinna Puteri (2009) Implementasi Undang-undang No. 26 Tahun 1997 terhadap Prosedur Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni Yang DiLakukan Oleh Prajurit TNI AD Kodam V Brawijaya : studi di Kumdam V Bra. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Implementasi Undang-undang No. 26 Tahun 1997 terhadap Prosedur Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI AD Kodam V Brawijaya. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya anggapan bahwa setiap prajurit TNI memiliki kedisiplinan yang tinggi, karena TNI merupakan salah satu organ penting yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang bertugas untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara, akan tetapi pada kenyataanya justru masih ada prajurit TNI AD Kodam V Brawijaya yang melakukan pelanggaran hukum disiplin terutama hukum disiplin tidak murni. Oleh sebab itu apapun alasan yang melatarbelakangi perilaku pelanggaran hukum disiplin tidak dapat dibenarkan karena akan mempengaruhi kinerja TNI AD yang memiliki peranan penting dalam mempertahankan keamanan serta kedaulatan bangsa dan negara. Penulis berupaya untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Implementasi Undang-undang No.26 tahun 1997 terhadap prosedur penyelesaian perkara pelanggaran hukum disiplin tidak murni yang dilakukan oleh prajurit TNI AD dan mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi sekaligus upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam impementasi Implementasi Undang-undang No.26 tahun 1997 terhadap prosedur penyelesaian perkara pelanggaran hukum disiplin tidak murni yang dilakukan oleh prajurit TNI AD Maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Data yang telah ada di analisa secara deskriptif analisis. Berdasarkan Hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa Implementasi Undangundang No. 26 tahun 1997 adalah terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dikenakan pada prajurit yang melakukan hukuman disiplin tidak murni. Diantaranya adalah hukuman teguran, penahanan ringan paling lama 14 hari, penahanan berat paling lama 21 hari. Dari data pelanggaran yang didapat pada tahun 2006 sampai dengan september 2009 ada 23 kasus. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara disiplin dimulai sejak pemeriksaan, penyelenggaraan persidangan, pelaksanaan hukuman, pengajuan keberatan dan pengakhiran. Dalam melaksanakan Undang-undang No. 26 tahun 1997 ada peraturan pendukung atau pelengkap yaitu peraturan keputusan Skep Panglima TNI No. Kep/22/VII/2005 perihal peraturan Disiplin Prajurit TNI, Surat Keputusan Panglima TNI No. KEP/23/VIII/2005 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, Surat Keputusan KASAD No. PERKASAD /162/IX/2007 tentang Buku Petunjuk Teknik penyelenggaraan Persidangan Perkara pelanggaran Disiplin Prajurit, Surat Keputusan KASAD No. PERKASAD /1/II/2009 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit Yang Melakukan Pelanggaran.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2009/321/051000016
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email heriprayitno@ub.ac.id
Date Deposited:	19 Jan 2010 10:46
Last Modified:	17 Mar 2022 06:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110541

	Text 051000016.pdf Download (2MB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (38kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (15kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (4kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (1kB)

Actions (login required)

View Item