Hardiyanto, - (2009) Optimalisasi Peran Serta Badan Usaha Milik Negara Dalam Upaya Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Aspek Permodalan : studi Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 1 Huruf e Undang-Undang Nomor. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Peranan UKM dalam perekonomian nasional diakui sangat besar. Hal ini terlihat dari kontribusi UKM terhadap lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan sebagai penggerak peningkatan ekspor manufaktur/nonmigas. Pada kenyataannya peran penting UKM tersebut tidak menjamin perkembangannya. Pasar bebas yang dianut hampir semua negara di dunia memberikan serangan yang cukup dahsyat bagi kalangan pelaku UKM. Produk-produk UKM harus berhadapan secara langsung dengan produk-produk dari luar negeri. Beberapa kebijakan dibuat pemerintah pemerintah untuk mengembangkan UKM, termasuk melibatkan BUMN melalui program PKBL. Kenyataannya pelaksanaan, program pembinaan UKM oleh BUMN tidak berjalan dengan baik. Pembinaan yang dilakukan kurang efektif, hanya berjalan sebagai sekedar program peduli sosial. Timbul kesan BUMN hanya sekadar melaksanakan kewajibannya saja. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengidentifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan tentang optimalisasi upaya pembinaan dan hambatan yang muncul serta bagaimana solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Lokasi penelitian mengambil di PT Danareksa yang bekerja sama dengan LPPM Unibraw. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode Deskriptif-Analisis. Upaya pembinaan dan pengembangan UKM dilakukan dengan memberikan bantuan modal. Untuk mendukung pemberian bantuan modal, dilakukan berbagai macam pelatihan, pameran seminar dan workshop. Upaya pembinaan dan pengembangan UKM yang sudah dilakukan belum optimal. Walaupun terdapat beberapa kemajuan bagi UKM, perkembangan yang terjadi masih dirasakan kurang dari target yang ingin dicapai. Terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam upaya pembinaan dan pengembangan UKM, yaitu tentang permodalan, masalah wanprestasi, kualitas SDM, kepercayaan masyarakat terhadap produk UKM, lemahnya jaringan usaha serta kemampuan penetrasi pasar, dan iklim usaha yang kurang kondusif. Terdapat pula hambatan lain yang sifatnya yuridis, yaitu tentang menkanisme penyaluran dana PKBL dan tata cara pengelolaan dana PKBL. Kedua hal tersebut belum secara jelas diatur dalam ketentuan pelaksana untuk program PKBL.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/319/051000014 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 19 Jan 2010 10:30 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 03:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110538 |
Preview |
Text
051000014.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |