Wijaya, Andy (2009) Rekonstruksi Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Terjadinya Penyimapangan Administrasi : studi kasus di Kota. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam masyarakat sering kita jumpai bermacam-macam permasalahan yang dialami manusia. Beberapa permasalahan yang dialami manusia karena adanya suatu tantangan atau beban yang memaksa seseorang melakukan suatu tindakan yang belum waktunya, salah satunya yaitu perkawinan anak di bawah umur. Sekarang ini hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di dalamnya terdapat aturan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang anak perempuan minimal berumur 16 tahun sedangkan bagi anak laki-laki 19 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh, di Kota Malang pada tahun 2008 lalu mengalami peningkatan jumlah perkawinan anak di bawah umur cukup banyak jika di bandingkan dengan tahun 2007. Selain hal itu juga berdasarkan survey yang dilakukan peneliti, peneliti memperoleh fakta yang terjadi di masyarakat Kota Malang bahwa orang tua yang akan melangsungkan perkawinan anaknya yang masih di bawah umur masih banyak sekali yang melakukan penyimpangan administrasi dengan cara melakukan penuaan usia yang tertulis dalam surat keteranngan usia yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi yang berwenang, sehingga tidak perlu lagi menggunakan dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Dari latar belakang diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah antara lain yaitu, yang pertama bagaimana praktek dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, dan yang kedua Bagaimana mekanisme atau sistem yang seharusnya digunakan dalam dispensasi perkawinan anak dibawah umur agar dapat menyelesaikan problematika yang timbul dari adanya praktek dispensasi perkawinan anak dibawah umur tersebut. Permasalahan yang diteliti digunakan untuk mengetahui dan memberikan solusi atas permasalahan yang terkait dengan dispensasi perkawinan anak dibawah umur di Kota Malang untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan administrasi dalam dispensasi perkawinan anak dibawah umur. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Kota Malang yang didasarkan pada data primer yang berupa hasil wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan anak di bawah umur dan juga berdasarkan data sekunder diperoleh dengan mencari dan mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan field risearch atau studi lapangan dengan melakukan wawancara atau interview dan juga menggunakan teknik library risearch atau studi kepustakaan. Dalam penentuan redponden sebagai subjek, penulis menggunakan cara Purposive Sampling sehingga diperoleh sampel yang terkait dengan perkawinan anak di bawah umur. Seluruh data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan secara lengkap dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan seluruh temuan yang terkait dengan dispensasi perkawinan anak di bawah umur, kemudian dilakukan analisis yang bersifat kualitatif guna menarik kesimpulan dan rekomendasi yang penting. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban yang kemudian dibuat kesimpulan atas permasalahan yang ada, bahwa dalam prakteknya dispensasi perkawinan anak di Kota Malang ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara masih tidak tertib administrasi karena masih banyak penyimpangan administrasi yang terjadi dan hal ini disebabkan karena lemahnya sistem yang ada sehingga masih memberikan ruang untuk terjadinya penyimpangan administrasi. Oleh karena itu penulis menyarankan agar pemerintah Kota Malang memperhatikan fenomena yang terjadi ini karena jika dibiarkan terus-menerus akan menjadikan suatu kebiasaan yang kurang baik dalam masyarakat Kota Malang, dan hendaknya sistem yang ada secepat mungkin diperbaiki dengan sistem yang lebih baik sehingga penyimpangan-penyimpangan administrasi dalam dispensasi perkawinan anak di bawah umur tidak sering terjadi lagi.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/307/050903572 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 21 Dec 2009 11:29 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 02:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110526 |
Preview |
Text
050903572.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |