Kusumo, Lumaksono Gito (2009) Penal Reform Dan Unifikasi Hukum Terhadap Tata Cara Dan Atau Persyaratan Upaya Paksa Sebagai Upaya Terwujudnya Asas Equality Before The Law : kajian Yuridis Terhadap Hukum Positif Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa Penal Policy (Kebijakan Hukum Pidana) tentang tata cara dan atau persyaratan upaya paksa dalam hukum positif (Ius Constitutum) di Indonesia, mengetahui dan menganalisa permasalahan yang timbul dari Penal Policy (Kebijakan Hukum Pidana) tentang tata cara dan atau persyaratan upaya paksa dalam hukum positif (Ius Constitutum) di Indonesia dan menganalisa dan mengkaji serta menemukan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari Penal Policy (Kebijakan Hukum Pidana) tentang tata cara dan atau persyaratan upaya paksa dalam hukum positif (Ius Constitutum) di Indonesia. Metode Pendekatan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach). Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analisys) yaitu dengan mencermati substansi perundang-undangan dan berbagai doktrin, teori-teori Hukum Pidana dan melakukan interpretasi secara gramatikal, ekstensif dan analogi terhadap doktrin dan teori tersebut. Dari pembahasan yang telah dilakukan diketahui bahwa Penal Policy (Kebijakan Hukum Pidana) tentang tata cara dan atau persyaratan upaya paksa dalam hukum positif (Ius Constitutum) di Indonesia selain diatur di dalam KUHAP juga terdapat peraturan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengatur hal tersebut, permasalahan yang timbul dari Penal Policy (Kebijakan Hukum Pidana) tentang tata cara dan atau persyaratan upaya paksa dalam hukum positif (Ius Constitutum) di Indonesia adalah bertentangan dengan asas Equality before the law dan Susunan Redaksinya Terasa Berlebihan dan Membingungkan (Kabur), solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari Penal Policy (Kebijakan Hukum Pidana) tentang tata cara dan atau persyaratan upaya paksa dalam hukum positif (Ius Constitutum) di Indonesia adalah pembaharuan hukum pidana (penal reform) dan uji materiil (judicial review) dan peraturan tata cara dan atau persyaratan upaya paksa yang tersebar diluar KUHAP telah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar hukum. Selanjutnya yaitu saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah Agar segera dilakukan pembaruan terhadap hukum pidana (penal reform) khususnya hukum acara pidana, Agar segera dilakukan uji materiil (judicial review) terhadap tata cara dan atau persyaratan upaya paksa yang tersebar diluar KUHAP dan Agar Pemerintah selaku pembuat kebijakan (policy maker) khususnya dalam membuat kebijakan yang terkait dengan tata cara dan atau persyaratan upaya paksa tidak terpengaruh pada kepentingan-kepentingan di luar hukum seperti politik, keadilan, ideologi dan seterusnya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/297/050903384 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 30 Nov 2009 14:07 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 02:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110514 |
Preview |
Text
050903384.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |