Kusumastuti, Indri (2009) Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan : studi di Wilayah Hukum Polresta Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis meneliti dan membahas masalah Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan. Hal ini dilatarbelakangi semakin meningkatnya tindak pidana perkosaan namun perhatian terhadap nasib atau kondisi korban perkosaan belum begitu besar. Padahal berdasarkan undang-undang Nomor 13 tahun 2006 korban mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelyanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaa sekaligus untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di dalam mengatasi kendala tersebut. Dalam upaya mengetahui Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact finding), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (problem identification), kemudian menuju kepada identifikasi masalah (problem identification) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (problem solution). Disini penulis membahas permasalahan yang ada dengan cara melihat segi yuridisnya yaitu dalam Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa Peranan unit PPA Polresta Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan, antara lain merahasiakan identitas korban, memberian konseling diluar jalur hukum,melakukan upaya penyidikan, memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat, adanya rasa malu dari korban untuk melapor, adanya pencabutan laporan dan tersangka melarikan diri. Upaya untuk menanggulangi kendala tersebut adalah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, bagi korban diberi pengertian untuk bersikap kooperatif, meningkatkan koordinasi dengan dinas sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat, penangkapan terhadap pelaku. Agar perlindungan hukum dapat berjalan baik harus didukung oleh lingkungan sekitar baik keluarga maupun tempat tinggalnya. Adanya sikap pro-aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan pihak Polresta. Diharapkan Polresta Malang dapat menambah atau melengkapi fasilitas pada ruang PPA sehingga eksistensinya sebagai penyidik dapat benar-benar dilaksanakan visi dan misinya dengan baik. Perlunya peningkatan SDM petugas unit PPA seperti pendidikan atau sekolah khusus agar para petugas unit PPA Malang semakin profesional dan baik dalam menjalankan tugas mulianya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/287/050903314 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 23 Nov 2009 11:42 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 02:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110504 |
Preview |
Text
050903314.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |