Satria, Tigo Beta (2009) Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 : studi di Pengadilan Negeri Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Studi Di Pengadilan Negeri Malang) hal ini dilatarbelakangi bahwa sekarang ini banyak ditemukan gejala sosial yang terlihat dalam perkembangan pada anak terkait dengan banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan menganalisis hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tersebut adalah peraturan yang lebih khusus yang sebelumnya diatur dalam pasal 45, 46, 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dapat mengenyampingkan undang-undang umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disamping itu setiap anak yang terlibat perkara pidana mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, hal itu mengingat anak merupakan generasi muda dan masih perlu adanya pembinaan. Penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim untuk memilih penerapan pidana dan tindakan, di mana menurut hakim lebih tepat untuk diputuskan. Dan dalam hal menentukan pidana dan tindakan terhadap anak nakal sebagai pelaku tindak pidana sebelum memutuskan, maka Hakim melihat dahulu berat ringannya tidak pidana yang dilakukan oleh anak. Disamping itu juga Hakim juga memperhatikan keadaan keluarga dan lingkungannya dan juga laporan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan dalam hal ini pemidanaannya yang dijatuhkan hakim berdasarkan hati nurani yang bersifat subyektif dengan menekankan pada hati nurani yaitu memiliki rasa kasih sayang, apalagi terhadap anak yang masih bisa dididik dan sifatnya tidak menghilangkan masa depan anak tersebut dalam mengambil kebijakan dan memutuskannya. Pertimbangan hakim tersebut meliputi : segi perbuatannya (tindak pidananya), segi keluarga (orang tua, wali, orang tua asuh), segi lingkungan dan laporan hasil penelitian dari BAPAS (Pembimbing Kemasyarakatan). Hambatan-Hambatan dari penerapan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara yuridis normatif tidak diperoleh hambatankarena hakim bebas dalam menjatuhkan pidana dan di dalam kebebasan ini tentu ada batasnya tidak pidana ada maksimum khusus dan minimum umum dan jenis pidananya pun tertentu. Namun secara teknis terkadang terdapat kendala-kendala seperti : anak tidak sepenuhnya mengetahui resiko-resiko akan perbuatan yang dilarang menurut hukum yang berlaku, masih diperlukan adanya pelatihan dan pendidikan lanjutan pada hakim yang menangani perkara anak agar dapat memahami psikologi anak, terkadang orang tua, wali, atau orang tua asuh anak ternyata tidak sepenuhnya memiliki komitmen untuk mendidik anaknya agar tidak melakukan perbuatannya yang dilarang atau perbuatan pidana.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/282/050903223 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 28 Oct 2009 09:39 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 01:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110500 |
Preview |
Text
050903223.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |