Fahdamir, Aliya Rahmah (2009) “Implikasi Ketentuan Mengenai Minimum Khusus Pada Ancaman Pidana Penjara Terhadap Kebebasan Hakim Di Dalam Menjatuhkan Pidana : studi di Pengadilan Negeri Semarang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai implikasi ketentuan mengenai minimum khusus pada ancaman pidana penjara terhadap kebebasan hakim di dalam menjatuhkan pidana di lingkup pengadilan negeri semarang. Hal ini dilatar belakangi oleh karena dalam kenyataannya pernah terjadi hakim menjatuhkan pidana penjara dengan masa penjatuhan pidana yang menyimpang dari ketentuan mengenai minimum khusus sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang. Dalam upaya untuk mengetahui realita perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang, maka metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris dan analisa data penulisan yang dilakukan dengan metode analisis diskriptif. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang dengan responden Hakim serta mengolah data atau arsip yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut : Bahwa penerapan pidana minimum yang diterapkan dalam kasus korupsi dengan terdakwa Mardijo yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Korupsi. Seharusnya terdakwa Mardijo di hukum pidana penjara 1 (satu) tahun, bukan di putus dengan masa percobaan. Apabila dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah menentukan adanya minimum khusus 1 (satu) tahun maka seharusnya tidak ada ketentuan lagi selain itu. Dengan adanya ketentuan minimum ternyata kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpatokan pada ketentuan undang-undang yang menentukan adanya minimum khusus. Saran yang diberikan oleh penulis adalah Apabila hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menjunjung tinggi rasa keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sebaiknya hakim dalam memutuskan suatu perkara lebih mengacu pada ketentuan minimum khusus, khususnya pada perkara korupsi. Dan diperlukannya sikap kehati-hatian serta teliti dalam menentukan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menghadapi suatu perkara khususnya korupsi .
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/266/050903155 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 26 Oct 2009 10:41 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 01:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110484 |
Preview |
Text
050903155.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |