Khalid, Erwan (2009) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan : studi pada Masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Dan Dinas Pekerj. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Penulisan skripsi ini,obyek penelitian sekaligus yang menjadi permasalahan meliputi 3 hal, yang pertama adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan pada masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.Yang kedua adalah mencari Faktor-faktor apa saja yang menghambat imlpementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan pada masyarakat di Desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.Dan yang ketiga adalah upaya-upaya yang dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan di Desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis sehingga dapat mengetahui penerapan hukum berdasarkan perundang-undangan dengan realita yang terjadi di lapangan. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dan di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung. Pengambilan Jenis dan sumber data serta populasi dan sampel dalam penelitian ini berdasarkan dari wawancara dengan Kasi Geologi, Mineral Batu Bara, Panas Bumi Dan Air Tanah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Tulungagung serta wawancara terhadap sejumlah penambang/masyarakat yang berhubungan dengan bahan galian mamer di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.Untuk tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis Dari hasil yang didapat, penulis merasa bahwa implementasi Ijin Pengelolaan Pertambangan di Desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung belum terwujud maksimal. Terbukti dengan masih banyak para penambang tidak memiliki Ijin Pengelolaan Pertambangan, dan hanya satu badan usaha yang terdapat di Desa Besole yang memilki Ijin Pengelolaan Pertambangan. Faktor-faktor Penyebab para penambang tidak melengkapi usahanya dengan Ijin Pengelolaan Pertambangan diantaranya para penambang tidak memiliki cukup biaya untuk mengurus Ijin Pertambangan, proses dan persyaratan pengajuan rumit, sengaja menghindari pajak, dan kurangnya kesadaran para penambang akan pentingnya Ijin Pengelolaan Pertambangan bagi usahanya. Sehingga perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi hambatan-hambatan Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan di Desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, di antaranya yaitu: a. melakukan penyuluhan baik langsung kepada masyarakat lewat brosur, media massa elektronik/cetak, maupun menghimbau kepada para Kepala Desa/Lurah untuk tidak bosan-bosannya menghimbau kepada masyarakat terutama para penambang bahan galian agar mengurus Ijin Pengelolaan Pertambangan; b. Menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan sehingga nantinya dapat memberikan kemudahan persyaratan dalam pengurusan Ijin Pengelolaan Pertambangan; c. Meningkatkan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung selaku instansi penerbit Surat Ijin Pengelolaan Pertambangan; d. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada dengan terus mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelatihan yang bersifat teknis; e. dan juga Melengkapi peralatan-peralatan yang selama ini dirasakan kurang memadai. Untuk lebih terwujudnya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan secara maksimal, maka perlu adanya perbaikan secara menyeluruh baik secara kualitas seumber daya manusia maupuan infrastruktur yang memadai sehingga dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain antara masyarakat dan pemerintah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/264/050903153 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 26 Oct 2009 10:23 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 01:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110482 |
Preview |
Text
050903153.pdf Download (10MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |