IlhamArdhiNugroho (2009) Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai negeri Sipil : studi pada Badan K. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji persoalan mengenai penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin kerja. Disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu berkembang di tubuh para pekerja yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. pelanggaran-pelanggaran disiplin tersebut juga terjadi pada Pegawai Negeri Sipil yang terdapat di Kantor Badan Kepegawaian daerah Kota Madiun, dimana banyak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin kerja padahal jelas perbuatan yang mereka lakukan berakibat hukum. Hal yang menjadi perhatian disini adalah tidak adanya konsekuensi yang harus diterima oleh para Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perbuatan melakukan pelanggaran disiplin kerja tersebut. Hal ini dapat diketahui dari beberapa kasus yang ada,dimana para Pegawai Negeri sipil yang melanggar peraturan tersebut bisa dengan leluasa melakukannya kembali tanpa ada hukuman yang konkrit seperti halnya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Th 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Memang mungkin itu hanya beberapa pelanggaran yang sifatnya pelanggaran ringan, yang hukumanya mungkin tidak terlalu berat, namun apapun alasanya memang pada kenyataanya perbuatan melanggar peraturan yang mereka lakukan sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik bagi masyarakat. Banyak masyarakat,ternyata yang mengeluhkan kinerja para pelayan publik yang tidak memuaskan. Tetapi dalam kenyataan dilapangan masih banyak ditemukan pegawai negeri yang kurang tahu dan kurang menyadari akan tugas dan fungsinya sehingga seringkali timbul ketimpangan – ketimpangan dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang membuat kecewa masyarakat. Dengan adanya berbagai macam pelanggaran dan kedisiplinan pegawai tersebut. Pelanggaranpelanggaran tersebut dibagi dalam berbagai jenis, ada pelanggaran yang sifatnya ringan, sedang dan berat, dimana semuanya mempunyai hukuman yang berbeada tingkatanya sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan adalah : 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin kerja di badan kepegawaian daerah Kota Madiun? 2. Apa hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun? 3. Apa solusi dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran Disiplin Kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun? Untuk menganilis permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penulisan yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian secara yuridis sosiologis. Yaitu suatu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakatserta efektivitasberlakunya hukum positif di Masyarakat. Teknik analisa menggunakan descriptive analysis. menggunakan cara dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder, serta sumber data yang bersifat primer dan sekunder. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dan pembahasan atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini.hingga kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan hambatan yang ada dalam proses penegakan hukum terhadap Pegawai negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 yaitu masih adanya anggapan terhadap beberapa pelanggaran yang dinilai masih dapat ditolerir. Kurangnya sanksi yang tegas dan berefek jera dari pimpinan pemerintah Kota Madiun terhadap para pegawai dan masih dianggapnya bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masih bersikap wajar dan dapat ditolerir tersebut membuat seakan-akan Peraturan Perundang-Undangan bukanlah merupakan suatu ancaman terhadap para pegawai yang nakal dan tidak menutup kemungkinan pelanggaran yang terjadi akan dapat terulang kembali sehingga tidak akan dapat meningkatkan kualitas dari Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota madiun. Padahal, amat sangat jelas tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan akan menimbulkan sanksi. Dari realitas tersebut hendaknya lebih diperhatikan lagi oleh para pimpinan bagaimana kinerja Pegawai Negeri Sipil dan selalu melakukan pengawasan terhadap mereka secara rutin dan kontinu.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/248/050903058 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 20 Oct 2009 08:57 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 04:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110467 |
Preview |
Text
050903058.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |