GuruhBagusMahardhika (2009) Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) : studi di Pemerintahan Desa Lohgung, Kec. Brondong, Kab. Lamongan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Lohgung Dalam Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya pendapatan Desa Lohgung yang dikelola dalam APBDesa memerlukan pengelolaan yang optimal dari pemerintah desa, mengingat kondisi serta potensi desa yang strategis dalam perdagangan, perikanan, dan pertanian serta yang berkaitan dengan infrastruktur yang dimiliki desa Lohgung memelukan adanya peran aktif pemerintah desa sebagai pemegang tugas dan kewenangan untuk mengelola keuangan desa secara optimal serta mengatasi segala permasalahan yang terkait dengan upaya pengelolaan keuangan desa tersebut melalui mekanisme pengelolaan APBDesa yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa. Dalam upaya mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Desa Lohgung atas optimalisasi pengelolaan APBDesa, digunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu untuk mengkaji dan menganalisa aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah desa dalam optimalisasi APBDesa dengan melihat fakta-fakta yang ada. Dalam memperoleh data dilakukan melalui metode partisipatif dan dengan wawancara terpimpin. Data yang diperoleh diolah dengan cara editing, tabulasi, dan intepretasi. Selanjutnya seluruh data yang telah diperoleh dianalisa dengan cara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah desa Lohgung dalam optimalisasi pengelolaan APBDesa secara umum telah berjalan dengan baik, dengan menaati pedoman dan petunjuk dalam pengelolaan APBDesa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, pemerintah desa menghadapi beberapa kendala yang dapat berupa kurangnya inisiatif aparatur pemerintahan desa Lohgung terhadap pengelolaan APBDesa, belum adanya inventarisir terhadap potensi kekayaan desa, ketergantungan pemerintah desa terhadap sumber pembiayaan dari luar desa, peraturan perundang-undangan yang belum memadai terhadap segala peraturan dan permasalahan urusan desa, hingga perbedaan prinsip pengelolaan APBDesa dengan ADD. Meskipun demikian ada pula factor-faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah desa Lohgung atas optimalisasi pengelolaan APBDesa. Untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan upaya pelatihan bagi aparat desa, partisipasi desa, pembentukan BUMDes, optimalisasi usaha tambatan perahu dan tempat elelangan ikan desa.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/242/0509058 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 22 Oct 2009 11:20 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 04:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110460 |
Preview |
Text
050902958.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |