NisitaHapsari (2009) Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berserikat Bagi Buruh : studi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai peranan yang dilakukan dinas tenaga kerja sebagai pihak penegak hukum dalam melindungi pelaksanaan hak kebebasan berserikat bagi buruh di Kota Malang. Hal ini dilatarbelakangi oleh perlindungan hak kebebasan berserikat merupakan hak dasar buruh yang termasuk dalam HAM. Oleh karena itu pelaksanaannya harus dilindungi pemerintah Namun dalam pelaksanaannya, terdapat hambatanhambatan, baik dari dalam diri buruh, maupun dari pihak luar, yaitu pengusaha dan instansi ketenagakerjaan yang menyebabkan pelaksanaan kebebasan berserikat berjalan kurang efektif. Disinilah peranan dinas ketenagakerjaan dan sosial Kota Malang diperlukan untuk menjamin perlindungan pada buruh. Permasalahan yang dikaji adalah : 1). Bagaimanakah peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Malang dalam pelaksanaan perlindungan hak atas kebebasan berserikat bagi buruh di Kota Malang. 2). Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perlindungan hak atas kebebasan berserikat yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Malang. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Malang yang berpedoman pada Peraturan Walikota Malang nomor 57 tahun 2008 adalah membangun kesadaran buruh dan pengusaha tentang posisi mereka dalam menjalin hubungan kerja yang harmonis. Selain itu juga sebagai petugas pencatat segala administrasi serikat buruh. Dalam pelaksanaan peranannya, hambatan yang dialami adalah kurangnya kesadaran buruh akan pentingnya serikat buruh, terbatasnya biaya operasional untuk melakukan pembinaan, adanya serikat buruh yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai serikat buruh serta ketidakjelasan batasan peranan dinas tenaga kerja dalam pelaksanaan pasal 28 jo 43 undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat buruh. Saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah: 1). Bagi dinas ketenagakerjan hendaknya lebih bersikap netral dan tidak berpihak pada pihak tertentu.2). Hendaknya buruh lebih membangun kesadaran melakukan perubahan pada kondisi kerja agar lebih baik. 3). Hendaknya pengusaha lebih kooperatif dalam menjalin hubungan kerja dengan buruh dan menempatkan posisi serikat buruh sebagai mitra kerja, bukan lawan kerja. 4). Hendaknya pemerintah membentuk aturan pelaksana mengenai batasan peranan dinas tenaga kerja dalam pelaksanaan pasal 28 jo 43 undang-undang serikat buruh nomor 21 tahun 2000.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/238/050902954 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 22 Oct 2009 10:48 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 04:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110457 |
Preview |
Text
050902954.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |