IrawanBayuFristanto (2009) Pembentukan dan pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai angkutan udara di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pembentukan perjanjian bilateral mengenai angkutan udara yang saat ini belum dapat dikatakan mencukupi kebutuhan para pihaknya dalam hal adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Perjanjian-perjanjian multilateral yang seharusnya menjadi dasar bagi negara-negara dalam membentuk dan melaksanakan perjanjian angkutan udara tidak dapat mengatur. Dengan melihat keadaan ini maka diperlukan adanya pemahaman dalam hal pembentukan dan pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai angkutan udara antar negara. Tata cara pembentukan perjanjian bilateral mengenai angkutan udara dilakukan melalui tahap-tahap seperti halnya perjanjian internasional lainnya yaitu negoisasi, penandatanganan, ratifikasi, dan tukar-menukar instrumen ratifikasi. Yang membedakan dengan perjanjian internasional lainnya yaitu adanya suatu ketentuan yang mewajibkan para pihak dalam perjanjian untuk mendaftarkan perjanjian tersebut pada ICAO-Council. Perjanjian bilateral mengenai angkutan udara merupakan salah satu perjanjian yang belum selesai pada saat ditandatangani. Dengan diadakannya perjanjian ini, maka para pihak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak. Sesuai dengan prinsip pacta sun servanda, para pihak dituntut untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati itu dengan itikad baik. Untuk mengantispasi adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan isi perjanjian, para pihak dalam bernegoisasi telah menyepakati diadakannya perubahan-perubahan terhadap ketentuan dalam perjanjian jika situasi dan kondisi mengharuskan perjanjian itu dirubah. Jika terjadi perselisihan dalam perjanjian bilateral mengenai angkutan udara, langkah pertama yang dilakukan adalah menyelesaikan masalah tersebut secara intern tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka dapat ditempuh dengan jalan perwasitan atau arbitrase. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan mengenai prosedur pembentukan perjanjian bilateral mengenai angkutan udara di Indonesia dan pelaksanaan perjanjian tersebut serta upaya penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan diantara para pihak.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/187/050902345 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 26 Aug 2009 09:28 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 03:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110404 |
Preview |
Text
050902345.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |