RestiAriani (2009) Kajian Yuridis Terorisme Ditinjau Dari United Nations Convention For the Suppression of Terrorist Bombings : studi terhadap kasus Penyerangan di Mumbai. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji persoalan Terorisme yakni serangan yang terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Terorisme berbeda dengan perang walaupun perbuatan serta akibat yang ditimbulkan hampir sama, namun terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan. Persoalan terorisme yang semakin meresahkan masyarakat internasional membuat masyarakat internasional bekerja sama membentuk suatu konvensi yang bernama United Nations Convention For the Supression of Terrorist Bombings , dalam konvensi ini terdapat 24 pasal yang mengatur secara khusus mengenai terorisme. Pada tanggal 26 November 2008 terjadi penyerangan dengan melakukan pengeboman serta penembakan membabi-buta di Kota Mumbai. Lebih dari 100 orang tewas dalam peristiwa ini. Para teroris tersebut menggunakan senjata jenis AK-47, granat tangan dan sebagainya. Menurut saksi mata, para teroris mengintimidasi tamu, mereka membeda-bedakan tawanan sesuai paspor. Target mereka adalah pemegang paspor Inggris dan Amerika Serikat. Setelah itu terjadilah baku tembak antara para teroris dengan aparat keamanan. Pemerintah India meyakini bahwa sekelompok teroris tersebut berasal dari Pakistan. Menyikapi latar belakang tersebut, penulis merumuskan tiga permasalahan untuk dikaji lebih lanjut, yaitu : 1). Apakah penyerangan di Mumbai tersebut dapat dikategorikan sebagai terorisme menurut United Nations Convention For the Suppression of Terrorist Bombings ?, 2). Siapakah yang bertanggung jawab atas penyerangan di Mumbai tersebut menurut United Nations Convention For the Suppression of Terrorist Bombings ?, 3). Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap kasus penyerangan di Mumbai tersebut menurut United Nations Convention For the Suppression of Terrorist Bombings ?. Untuk menganalisis permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan metode Statute Approach atau pendekatan undang-undang dan Case Approach atau pendekatan kasus. Dari hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan penyerangan di Mumbai berdasarkan konvensi yaitu tindak penyerangan tersebut dapat dikategorikan sebagai terorisme karena memenuhi unsur-unsur terorisme serta unsur yang terdapat dalam Article 1 konvensi tersebut yakni mengenai penggunaan senjata oleh para teroris. Dapat disimpulkan bahwa terorisme itu tidak selalu identik dengan pengeboman tetapi juga dapat disertai dengan penembakan atau penggunaan senjata berbahaya lain yang dirancang atau digunakan dengan tujuan menyebabkan matinya seseorang atau luka serius pada tubuh. Sedangkan pada permasalahan kedua mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut yaitu organisasi teroris yang berasal dari Pakistan, karena memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Article 2 (1) konvensi yang menyebutkan bahwa seseorang yang secara melanggar hukum bergabung dalam serangan yang dengan intens melepaskan sejata-senjata berbahaya yang bertujuan untuk menyebabkan kematian atau luka serius pada tubuh. Permasalahan yang ketiga yakni mengenai penyelesaian hukum terhadap peristiwa terorisme di Mumbai berdasarkan konvensi yaitu menurut Article 8 bahwa negara dapat melakukan proses peradilan terhadap pelaku terorisme berdasarkan hukum nasionalnya apabila tidak melakukan ekstradisi terhadap pelaku terorisme tersebut. Berdasarkan kasus ini, pelaku terorisme tersebut diadili di India karena India tidak melakukan ekstradisi terhadap pelaku terorisme. Selain itu, berlakunya yurisdiksi universal sebagai dasar yang digunakan oleh India untuk mengadili pelaku terorisme karena tindak pidana atau kejahatan tersebut dilakukan di wilayahnya dan teroris tersebut tertangkap di wilayahnya. Dari realitas tersebut, terorisme sudah harus mendapat perhatian lebih dari masyarakat internasional dengan membuat peraturan perundang-undangan atau konvensi dengan menggunakan definisi mengenai terorisme yang lebih rinci. Selain itu, negara-negara harus meningkatkan kerjasama untuk menangkap pelaku terorisme tersebut serta lebih waspada terhadap ancaman terorisme. Dan sebaiknya International Criminal Court (ICC) mempertimbangkan kembali mengenai terorisme untuk dimasukkan ke dalam yurisdiksinya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/186/050902344 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 26 Aug 2009 09:16 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 03:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110403 |
Preview |
Text
050902344.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |