NurlitaShalihati (2009) Pelaksanaan Pembinaan Pedagang kaki Lima ( PKL ) yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surabaya Berdasarkan Perda No 17 Tahun 2003 : studi di Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Arus urbanisasi yang semakin meningkat menyebabkan banyak masyarakat pedesaan yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Karena sebagian besar masyarakat pedesaan yang mencari pekerjaan ini memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah atau kurang memadai, maka mereka memilih pekerjaan di sektor informl yaitu menjadi pedagang kaki lima ( PKL ). Keberadaan pedagang kaki lima ini menimbulkan berbagai problema perkotaan di kota Surabaya, antara lain ketidaknyamanan yang dialami para pemakai jalan karena banyak trotoar dikuasai oleh pedagang kaki lima, kekumuhan, dan tidak berfungsinya fasilitas-fasilitas umum seperti taman, dan trotoar yang digunakan sebagai tempat berdagang oleh pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima ( PKL ) yang demikian, membuat pemerintah kota Surabaya khususnya Dinas Koperasi Dan Sektor Informal untuk melakukan pembinan terhadap para pedagang kaki lima di kota surabaya berdasarkan Perda No 17 tahun 2003 dengan tujuan untuk memandirikan PKL dan meminimalisir permasalahan yang diakibatkan oleh PKL. Berkaitan dengan hal diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lim serta hambatan-hambatan yang dihadapiserta bagaimana solusi dalam pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima di kota Surabaya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah di kota Surabaya khusunya di Dinas Koperasi dan Sektor Informal kota Surabaya. Maksud dari metode pendekatan ini adalah untuk mengkaji dari segi hukum atau peraturan yang berhubungan dengan pembinaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Surabaya yaitu perda No. 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dan pelaksanaannya di masyarakat. Metode ini dilakukan pada bagian Perekonomian Kota Surabaya yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembinaan PKL dan instansi yang tergabung dalam tim pembinaan PKL, khususnya Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya yang melaksanakan pembinaan PKL. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah adalah wawancara secara langsung kepada PKL binaan di Urip Sumoharjo dan Kepala Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya dan staff konseling Dinas Koperasi dan sektor Informal kota Surabaya. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengetahui pelaksanaa pembinaan ini, peneliti memfokuskan pada 2 ( dua ) hal, yaitu ( 1 )pelaksanaan pembinaan PKL di kota Surabaya yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya berdasarkan Perda no 17 Tahun 2003, dan ( 2 ) hambatan-hambatan yang dihadapi olek Pemkot Surabaya dalam pembinaan PKL serta bagaimana solusinya. Setelah melakukan analisa terhadap data yang diperoleh, terlihat bahwa pembinaan PKL di kota Surabaya masih belum dapat berjalan dengan baik seperti bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, pengembangan uasaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain dan bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan serta peningkatan kualitas alat peraga PKL. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha dan bimbingan utuk memperoleh dan meningkatkan permodalan belum berjalan dengan baik karena belum adannya anggaran atau dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain dan peningkatan kualitas alat peraga PKL juga belum berjalan dengan baik, karena Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya belum bersungguhsungguh atau belum mempunyai keseriusan dalam pelaksanaanya tersebut. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan PKL yaitu kurangnya lahan yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya untuk PKL, rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan PKL, anggaran atau dana untuk pembinaan PKL yang masih menunggu persetujuan dari DPRD serta karakteristik para PKL yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penanganan secara serius terhadap permasalahan ini yaitu dengan meningkatkan kominikasi antara Pemkot dengan para PKL, Pemkot harus mempunyai sikap yang tegas dalam memberikan sanksi jika terdapat kesalahankesalahan dai pihak PKL, pemkot juga harus menyediakan lahan Khusus untuk PKL dan Pemkot harus membantu PKL dalam hal permodalan serta Pemkot harus mengawasi pelaksanaan pembinaan PKL yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/163/050901899 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 15 Jul 2009 10:12 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 03:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110381 |
Preview |
Text
050901899.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |