Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Penyelengaraan Pendidikan di Indonesia : analisis Yuridis terhadap Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia

MochAdiSugiharto (2009) Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Penyelengaraan Pendidikan di Indonesia : analisis Yuridis terhadap Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum melandaskan setiap kebutuhan dari warga negaranya berdasar pada peraturan yang berlaku mulai dari Undangundang Dasar hingga Peraturan Daerah. Dalam membentuk perataturan-peraturan yang berlaku maka nilai-nilai yang berkembang menjadi salah satu landasannya. Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernagara yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat setiap individu yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam perkembangannya pemenuhan kebutuhan tersebut harus selaras dengan kebutuhan masyarakat. Artinya pemenuhan kebutuhan pendidikan yang merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia ialah tanggung jawab berasama antar pemerintah dan masyarakat. Dalam tataran konsepnya pemenuhan pendidikan khususnya pendidikan dasar didasarkan pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS). Artinya pemenuhan kebutuhan sekolah bukan hanya didasarkan pada kebutuhan dari institusi yang bertanggung jawab. Tetapi didasarkan juga pada kebutuhan sekolah dan masyarakat sebagai peneikmat hak tersebut. Partisipasi tersebut kemudian diimplementasikan dengan adanya elemen masyarakat dalam hal ini Komite Sekolah dan Dewan Sekolah dalam sistem sekolah yang mengatur kebijakan-kebijakan strategis dari sekolah tersebut. Sehingga pemenuhan kebutuhan akan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah seorang tetapi juga bersama dengan masyarakat menciptakan sistem yang berkesinambungan dan tepat sasaran. Pemenuhan kebutuhan bersama tersebut kemudian harus selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dan direpresentasikan dalam peraturan yang berlaku hingga nilai-nilai yang berkembangan dalam masyarat. Ketaat asasan dalam peraturan tersebut kemudian menciptakan kemajuan bangsa itu sendiri. Karena maju mundurnya suatu bangsa juga ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan itu sendiri.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2009/149/050901763
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 06 Jul 2009 11:08
Last Modified: 19 Oct 2021 03:25
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110366
[thumbnail of 050901763.pdf]
Preview
Text
050901763.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item