YudoAdiananto (2009) Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Dan Pembuktian Di Sidang Pengadilan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi : studi di Kejaksaan Negeri Kediri. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Dan Pembuktian Di Sidang Pengadilan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, dimana peningkatan tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun, dan Berdasarkan hasil survei Transparency International Indonesia (TII) yang berbasis di Berlin, Indonesia menempati peringkat ke-6 (enam) sebagai negara yang tingkat korupsinya paling tinggi dari 133 negara di dunia. Dan berdasarkan UU Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara/pemerintah yang mempunyai tugas dalam melakukan penegakan hukum termasuk dalam hal ini adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu tugas dan kewenangan dalam menangani perkara tindak pida korupsi adalah melakukan kegiatan penyidikan dan melakukan pembuktian di dalam sidang Pengadilan. Terlepas dari berbagai pandangan diatas, maka dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan adalah kendala apa yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kediri dalam melakukan penyidikan dan pembuktian di sidang Pengadilan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kejari Kediri untuk mengatasi kendala dalam melakukan penyidikan dan pembuktian perkara tindak pidana korupsi di sidang Pengadilan. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Yuridis Sosiologis, dimana penulis membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, dan kemudian dikaitkan dengan fakta yang terjadi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dari data yang terkumpul penulis menganalisnya dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa kendala yang dihadapi oleh Kejari Kediri dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi adalah saksi atau tersangka tidak koorporatif, lamanya hasil audit dari BPKP, prosedur penanganan perkara dan birokrasi Kejaksaan yang sangat panjang dan rumit, Prosedur pengajuan permohonan audit kepada BPKP yang terlalu panjang dan lama, lamanya persetujuan atau ijin dari pejabat publik terkait pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat atau kepala daerah, terkait status penahanan terhadap tersangka, kurangnya jumlah jaksa menguasai teknis penyidikan, jumlah jaksa yang kurang. Sedangkan kendala dalam pembuktian adalah adanya saksi yang mencabut keterangan sebagaimana yang sudah dimasukan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), adanya perbedaan persepsi antara jaksa penuntut umum dengan hakim dalam pembuktian tindak pidana korupsi, kurangnya komitmen dari para hakim untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menyikapi fakta diatas, maka perlu kiranya Kejaksaan melakukan peningkatan SDM dan profesionalisme para jaksa, menyederhanakan birokrasi Kejaksaan, melakukan kerja sama atau koordinasi dengan instansi yang terkait, sehingga Kejaksaan dapat mengatasi kendalakendala yang ada dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/139/050901648 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 10 Jun 2009 13:15 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 03:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110356 |
Preview |
Text
050901648.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |