YusufAssgafHaryono (2009) Penerapan Peraturan Pemerintah no 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan di Kota Madiun. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Peraturan Pemerintah no 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan merupakan aturan yang mengatur tentang mekanisme pemeriksaan kendaraan bermotor. Di dalam prakteknya di kota manapun, pemeriksa seringkali bertindak tidak sesuai dengan aturan pemeriksaan yang diamanatkan oleh PP no 42 tahun 1993. Satlantas Polresta Madiun sebagai pemeriksa kendaraan bermotor di kota Madiun seharusnya menggunakan aturan ini sebagai landasan dalam melakukan tugas – tugasnya, tetapi dalam prakteknya Satlantas Polresta Madiun kesulitan melaksanakan peraturan ini. Untuk mengetahui penerapan peraturan ini dan melihat kendala – kendala yang ditemui oleh anggota Satlantas Polresta Madiun. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana dalam mengidentifikasi penerapan hukum tersebut mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan menurut yuridis dengan melihat fakta empiris secara objektif dengan menggunakan observasi terhadap objek dan wawancara terhadap anggota kepolisian dan masyarakat. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian ini mendapatkan adanya perbedaan mekanisme pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan antara PP no 42 tahun 1993 dengan pemeriksaan yang terjadi di lapangan. Perbedaan ini meliputi pemeriksaan secara gabungan, peletakan posisi tanda pemeriksaan yang tidak sesuai yang disyaratkan PP no 42 tahun 1993, kepolisian melakukan pemeriksaan melebihi wewenangnya, dan penawaran bentuk tilang yang oleh sebagian oknum kepolisian tidak ditawarkan semuanya. Dalam pemeriksaan yang terjadi di Madiun, kendala – kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polresta Madiun adalah cuaca di musim hujan, pengangkutan barang bukti, dan masyarakat yang cenderung “ngengkel” tidak mau mengakui kesalahan. Menurut penulis, selain kendala tersebut masih ada kendala – kendala yang lebih komplek seperti, kebiasaan pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian yang dilakukan sebelum adanya PP no 42 tahun 1993 ini dan kurangnya kesejahteraan anggota kepolisian sehingga mereka mencari “uang jajan” sendiri dari masyarakat yang terkena tilang titipan. Dari masyarakat sendiri kurangnya pengatahuan tentang peraturan pemeriksaan kendaraan bermotor dan kurangnya mendapatkan sosialisasi peraturan dari pemerintah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/137/050901646 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 19 Jun 2009 09:30 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 03:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110354 |
Preview |
Text
050901646.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |