EndahKusumawati (2009) Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Pelelangan Umum Terhadap Kredit Macet : studi di Bank Tabungan Negara Cabang Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pelaksanaan eksekusi objek jaminan hak tanggungan melalui pelelangan umum terhadap kredit macet oleh kreditur. Hal ini dilatarbelakangi oleh pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa “Apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Sebenarnya maksud dari pasal ini adalah jika debitur terbukti wanprestasi, maka kreditur pemegang Hak Tanggungan (Bank BTN Cabang Malang) berhak untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan melalui pelelangan umum dengan ada atau tidak adanya janji menjual yang tertera dalam APHT. Namun pada kenyataan yang terjadi Bank BTN Cabang Malang merasakan kesulitan dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan karena adanya syarat bahwa dalam APHT tersebut harus terdapat janji untuk menjual. Jika dalam APHT tidak terdapat janji atapun objek jaminan mengalami masalah maka eksekusi terhadap objek jaminan tetap melalui Penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini didasarkan pada SE-23/PN/2000 tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan khususnya butir 3 yang menyatakan bahwa “pelaksanaan lelang tanpa melalui penetapan pengadilan tidak dapat dilakukan jika didalam APHT tidak termuat kata janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Jo pasal 11 ayat 2 huruf (e) UUHT atau adanya kendala/gugatan dari pihak Debitur/pihak ketiga, jika terjadi hal demikian, maka pelaksanaan lelangnya memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.” Hal inilah yang kemudian menyebabkan belum adanya penegakan hukum yang jelas (belum tercipta kepastian hukum) dan terang (tuntas) mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan melalui pelelangan umum oleh Kreditur manakala diketahui kredit yang diberikannya pada debitur mengalami kemacetan. Untuk melakukan analisis dan kajian yang mendalam terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan melalui pelelangan umum terhadap kredit macet oleh Kreditur maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yang mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat kondisi faktual yang ada didalam masyarakat. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kreditur pemegang hak tanggungan pertama (Bank BTN) masih merasakan kesulitan pada waktu melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan ketika terbukti debitur wanprestasi. Kesulitan ini timbul manakala objek jaminan yang akan dieksekusi masih mengandung sengketa dan tidak terdapatnya janji kuasa menjual pada APHT. Karena menurut SE-23/PN/2000 tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan pada butir 3 mengharuskan bahwa eksekusi melalui pelelangan harus berdasarkan penetapan pengadilan jika diketahui didalam APHT tidak termuat kata janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Jo pasal 11 ayat 2 huruf (e) UUHT atau adanya kendala/gugatan dari pihak Debitur/pihak ketiga. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya dilakukan perombakan terhadap peraturan tentang eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan melalui pelalangan umum yaitu Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan agar tidak lagi terjadi pertentangan antar pasal, sedangkan terhadap peraturan lain yaitu SE-23/PN/2000 tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan dan Per MenKeu No 40/PMK.07/2006 lebih diperjelas lagi maksud dari pelaksanaan lelang menurut pasal 6 UUHT yaitu seharusnya lelang dapat dilaksanakan terhadap seluruh objek jaminan yang dibebani hak tanggungan tanpa melihat ada atau tidak adanya janji serta meskipun masih adanya kendala berupa gugatan dari pihak debitur/pihak lain terhadap objek jaminan. Hal ini dimaksudkan agar pihak kreditur tidak lagi mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan hak tanggungan, karena kesulitan-kesulitan yang selama ini menyebabkan Bank BTN terus mengalami kerugian. Sedangkan dipihak lain perombakan terhadap peraturan-peraturan tentang eksekusi hak tanggungan diharapkan dapat menciptakan sinkronisasi didalam peraturan itu sendiri serta dapat memberikan kepastian hukum bagi Bank BTN dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan hak tanggungan tanpa harus melalui pengadilan karena proses dipengadilan memerlukan waktu yang lama serta biaya yang mahal.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/115/050901455 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 19 May 2009 14:25 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 02:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110331 |
Preview |
Text
050901455.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |