MuhammadChusnul (2009) Kajian Yuridis Penerapan Prinsip Command Responsibility Terhadap State Actor Yang Melakukan Individual Criminal Dalam Kasus Genosida. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai Kajian Yuridis Penerapan Prinsip Command Responsibility Terhadap State Actor Yang Melakukan Individual Criminal Dalam Kasus Genosida. Saat ini ada kecenderungan seorang individu yang memiliki kapasitas sebagai State Actor pada saat individu tersebut melakukan kesalahan yang derdampak pada penuntutan pertanggungjawaban atas kesalahannya, dia cenderung mendapatkan sebuah impunitas. Dimana impunitas tersebut dapat berupa keringanan hukuman atau bahkan menghapuskan tanggung jawab state official tersebut. Walaupun terdapat prinsip bahwa semua individu dianggap sama di muka pengadilan. Hal ini akan semakin memprihatinkan ketika praktek impunitas tersebut terjadi pada pelanggar tindak kejahatan genosida. Terlebih lagi genosida tersebut telah berlangsung secara terus-menerus dan mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Metode pendekatan penelitian bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ) terhadap ketentuan hukum, baik internasional maupun nasional, tentang prinsip command responsibility , pendekatan konsep ( conseptual approach ) terhadap teori-teori hukum, dan pendekatan kasus ( case approach ) untuk mengkaji penerapannya. Bahan-bahan hukum diolah dengan menggunakan teknik induksi, dan untuk menunjang pengkajian digunakan studi kasus dengan menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, seorang state actor tetap dapat dituntut pertanggungjawabanny ketika dia terbukti bersalah dalam tindak kejahatan genosida. Dimana seorang state actor yang notabene-nya memiliki tanggung jawab atas keselamatan warga negaranya dan bertanggung jawab atas wilayahnya juga harus melakukan kontrol yang berlangsung secara efektif guna mencegah dan menghentikan saat tindak kejahatan itu terjadi. Ketika state actor tersebut terbukti bersalah, maka diiterapkanlah prinsip command responsibility yang bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban state actor tersebut. Kemudian perihal dapat proses penuntutan oleh Mahkamah Pidana Internasional sebagai international permanent court dimana memiliki yurisdiksi atas tindak kejahatan genosida tersebut.ketika terjadi pertentangan dalam hal kewenangan dalam mengadili kasus tersebut, maka diterapkanlah syarat-syarat yang menimbulkan kejelasan yang merujuk pada pengadilan mana yang pada akhirnya memiliki kewenangan mengadili kasus tersebut, supaya state actor yang terjerat prinsip command responsibility tersebut dapat dihukum. Syarat-syarat tersebut adalah unable dan/atau unwilling nya pengadilan nasional suatu negara dan diterapkannya prinsip yurisdiksi universal untuk menyelesaikan pertentangan tersebut.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/107/050901416 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 13 May 2009 08:54 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 02:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110322 |
Preview |
Text
050901416.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |