AgustinusPrimaW (2008) Keberadaan mogok kerja untuk pemenuhan hak normatif pekerja : penelitian di Kabupaten Sidoarjo tahun 2007. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah KEBERADAAN MOGOK KERJA UNTUK PEMENUHAN HAK NORMATIF PEKERJA (Penelitian di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007). Hal ini dilatar belakangi gerakan-gerakan pekerja/ buruh dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya. Perjuangan untuk pemenuhan hak normatif terjadi ketika adanya pelanggaran hak normatif yang dilakukan oleh pengusaha. Ada beberapa hal macam gerakan buruh dan salah satunya ialah mogok kerja. Mogok kerja menjadi suatu gerakan pekerja/ buruh yang dianggap sangat penting untuk memperjuangkan hak normatif. Hal ini dikarenakan mogok kerja membuat proses produksi terhambat atau terhenti. Dinamika perjuangan pekerja/ buruh dalam menuntut kesejahteraan hidupnya baik secara individu maupun kolektif tidak dapat dipisahkan dengan aksi mogok kerja. Daerah kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah padat industri dimana terdapat ± 1.579 perusahaan berpotensi adanya pelanggaran hak normatif pekerja. Maka berpotensi pula akan terjadinya aksi mogok kerja di kabupaten Sidoarjo. Untuk mengetahui keberadaan pelaksanaan hak mogok kerja dan langkah dinas tenaga kerja di kabupaten Sidoarjo, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yang mengkaji pasal 137 sampai dengan pasal 145 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di tengah-tengah dunia ketenagakerjaan di kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007. Kemudian menganalisa yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh beberapa hal yang membuat pelaksanaan akan aturan-aturan perundang-undangan tidak mudah. Aksi mogok kerja yang terjadi di kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007 merupakan aksi mogok kerja yang tidak sah. Berdasar dari keadaan tersebut, dinas tenaga kerja selaku perwakilan pemerintah dalam dunia ketenagakerjaan masih tetap mau menjadi fasilitator dalam perundingan antara para pihak yang berselisih. Perundingan yang difasilitasi oleh dinas tenaga kerja tersebut mengasilkan perjanjian bersama antar para pihak. Perlu adanya pemahaman secara bersama antara para pihak yang terkait dengan dunia ketenagakerjaan sehingga dapat mengakibatkan hubungan industrial yang cukup kondusif. Hubungan industrial yang cukup kondusif dapat membuat produktifitas kerja meningkat, produksi meningkat, dan tidak ketinggalan pula keadaan yang aman dan tentram di tengah-tengah masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/99/050801411 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 29 Jul 2008 10:11 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 02:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110311 |
Preview |
Text
050801411.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |