AndikaWahyuHermawan (2008) Tinjauan Hukum terhadap Pengurusan Piutang Negara Non Perbankan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara NonPerbankan : studai KPKNL Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pelaksanaan pengurusan piutang negara non perbankan sebgai salah satu jenis piutang macet di PUPN/KPKNL Malang memberi dampak yang cukup besr bagi peningkatan hasil pengurusan piutang negara, walaupun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala, antara lain pada saat penyitaan dan pelelangan barang jamin dan/atau harta kekayaan milik debitur. Dari 345 BKPN Non Perbankan, kasus yang dapat diselesaikan hanya sampai tahap penyitaan dan pelelangan hanya 1 BKPN yakni BKPN yang berasal dari PT Ssang Hyang Seri. Hal ini menunjukkan kinerja PUPN/KPKNL Malang yang kurang optimal. Karena pada umumnya piutang non perbankan tidak dilengkapi/didukung barang jaminan, maka dalam pengurusannya memerlukan perlakuan yang khusus, berbeda dengan pengurusan piutang perbankan. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksan langsung pada debitur. Dalam pemeriksaan tersebut diperoleh kendala sebgai berikut : a. Piutang sebagian besar tidak tertagih b. Piutang non perbankan sebagian besar di PSBDT Dalam melaksanakan kewenangan berupa penyitaan barang jaminan dan atau harta kekayaan milik debitur, PUPN/KPKNL Malang masih belum optimal. Hal ini disebabkan didalam piutang negara non perbankan tidak dilengkapi/didukung dengan barang jaminan. Penyelesaian hutang hanya atas itikad baik dan kesadaran dari debitur, bukan dari berasal dari pelelangan atas barang yang telah disita PUPN/KPKNL tersebut. Untuk penangung hutang, maka yang dapat disita ini sebetulnya tidak terbatas pada barang atau kekayaan yang sudah dijaminkan, tetapi meliputi keduanya, bahkan kekayaan itu meliputi barang yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sepanjang kewajibannya (hutang) belum diselesaikan secara lunas. PUPN/KPKNL Malang hanya pernah melakukan penyitaan terhadap 1 kasus yang berasal dari penyerahan PT. Sang Hyang Seri. Dan hasilnya pun kurang optimal, dalam arti debitur tidak segera menyelesaikan/melunasi hutang serta dalam melakukan pelelangan banyak menemui hambatan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/96/050801365 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 09 Jul 2008 13:28 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 02:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110309 |
Preview |
Text
050801365.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |