DewiHernandaP (2008) Konsekuensi Hukum adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Bidang Perlindunga. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai konsekuensi hukum adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di bidang perlindungan hukum bagi pekerja. Perlindungan atas hak jaminan sosial merupakan hak asasi setiap orang termasuk pekerja. Dalam melakukan pekerjaan pekerja dihadapkan dengan berbagai resiko yang dapat mengakibatkan hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan. Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Namun sejak adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menimbulkan konsekuensi hukum terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Dalam upaya membandingkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 serta mengetahui konsekuensi hukum adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 di bidang perlindunngan hukum bagi pekerja maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menyusun secara sistematis dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum atas jaminan sosial bagi pekerja, sehingga dapat dianalisa guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pertama, bahwa adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menimbulkan konsekuensi hukum terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di bidang perlindungan hukum bagi pekerja. Konsekuensi hukum tersebut berupa penyesuaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan pembentukan peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004. Adapun peraturan pelaksanaan tersebut yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja, yaitu mengenai perubahan ruang lingkup jaminan sosial, penyelenggaraan program, pengelolaan dana program, kepesertaan.dan dibentuknya Dewan Jaminan Sosial Nasional yang merupakan suatu dewan yang baru dalam sistem jaminan sosial di Indonesia. Berdasarkan hasil tersebut di atas disarankan kiranya dapat segera disesuaikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta disusun peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 agar dapat segera dilaksanakan dengan efektif.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/66/050800972 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 02 Apr 2008 11:47 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 02:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110281 |
Preview |
Text
050800972.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |