EnmudyahayuTetriana (2008) Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Etika Profesi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran : studi di Polres Ngawi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi penulis membahas mengenai masalah Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Etika Profesi terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran. Hal ini dilatarbelakangi bahwa dalam kenyataannya banyak terjadi penyimpangan perilaku anggota Polri terkait dengan tugasnya apalagi terjadi pelanggaran hukum yang berlaku umum yaitu hukum pidana tetapi juga pelanggaran hukum disiplin dan atau pelanggaran etika profesi yang berakibat di jatuhkan sanksi kepada anggota Polri. Hukum merupakan norma dasar yang mengandung sanksi, lebih konkrit dan memberi dampak langsung baik secara fisik maupun psikis. Pertanggungjawaban secara disiplin atas inerja anggota Polri ditetapkan menurut PPRI No. 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, tidak cukup sampai penerapan sanksi hukum disiplin, tetapi apabila ada anggota Polri yang melanggar ketentuan hukum pidana maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pada lingkungan peradilan umum yang penanganannya sesuai dengan KUHAP namun dengan perkecualian yang diatur dalam PPRI No. 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknik Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri., bahkan pertanggungjawaban itu dapat diperberat dari sanksi pidana bagi masyarakat umum apabila tindakan itu dilakukan dengan jabatannya. Selain itu diberlakukan sanksi moral yang diatur menurut Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dan untuk anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana dapat diberhentikan dengan tidak hormat yaitu dengan adanya PPRI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.Dalam membuat laporan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah dengan memakai landasan yuridis sosiologis (social legal research), maka pengumpulan data-datanya tidak hanya dengan data sekunder yaitu bahanbahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan tetapi data primer yang dilakukan dengan wawancara lisan dengan sejumlah anggota Polres Ngawi.yang terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan dan etika profesi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam realitanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan etika Profesi yang dilakukan oleh anggota Polri dalam jajaran Polres Ngawi mengalami peningkatan antara tahun 2005-2006. Pelanggaran yang dilakukan antara lain disersi, pungli, perselingkuhan, manipulsi perkara, bahkan kejahatan seperti perjudian dan illegal logging. Penegakan peraturan perundang-undangan dan etika profesi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang ada dengan tujuan untuk mewujudkan tercapainya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan penegakan hukum bagi anggota Polri yang melakukam pelanggaran baik terhadap peraturan disiplin, kodeetik profesi maupun dilakukannya tindak pidana di luar tugas dan kewenangannya. Namun dalam penegakan hukum tersebut Polres Ngawi mengalami beberapa kendala yaitu masih adanya kerancuan dalam pasal peraturan disiplin dengan kode etik profesi, kedudukan penegak disiplin/kode etik yang belum berdiri sendiri, kurangnya fasilitas dan biaya operasional adanya perlindungan terhadap teman sejawat, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya penelitian ini penulis juga lebih mengetahui lebih mendalam mengenai prosedur penyidikan dan penanganan bagi anggota polri yang melakukan suatu pelanggaran. Selain itu prosedur penyidikan dan penanganan anggota Polri yang melakukan suatu pelanggaran dapat diketahui oleh masyarakat atau publik dengan tujuan supaya masyarakat mengetahui bahwa jika ada aparat penegak hukum yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansinya maka dia akan dikenai juga hukuman, sama juga dengan masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana maka padanya akan dilakukan juga suatu tindakan oleh aparat berwenang, hanya prosedur penyelesaiannya saja yang berbeda. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas maka perlu kiranya untuk melakukan penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal ini dilakukan untuk membentuk dan memperbaiki pelanggar agar dijadikan prajurit yang baik dan mencegah anggota Polri lainnya agar jangan melanggar.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/50/050800876 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 24 Mar 2008 09:37 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 02:11 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110263 |
Preview |
Text
050800876.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |