DewiRachmawati (2008) Akibat Hukum Surat Pernyataan Larangan Menikah dan Larangan Hamil Bagi Sales Counter Girl PT. Binacitra Kharisma Lestari Area Surabaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Akibat Hukum Surat Pernyataan Larangan Menikah dan Larangan Hamil Bagi Sales Counter Girl PT. Binacitra Kharisma Lestari Area Surabaya. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984. Di bidang ketenagakerjaan, konvensi ini memuat ketentuan tentang perlindungan terhadap hak reproduksi wanita dengan melarang dengan dikenai sanksi pemecatan atas dasar status perkawinan dan pemberhentian atas kehamilan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengadopsi isi konvensi dalam ketentuan tentang PHK (pemutusan hubungan kerja), yang melarang pengusaha melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh menikah atau hamil. Surat pernyataan larangan menikah dan larangan hamil diberlakukan oleh PT. Binacitra Kharisma Lestari terhadap SCG (sales counter girl) yang bekerja di perusahaan tersebut. Surat pernyataan ini berlaku sebagai surat pengunduran diri apabila SCG melanggar ketentuan di dalamnya. Untuk mengetahui akibat hukum surat pernyataan larangan menikah dan larangan hamil bagi SCG, penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang, mengkaji secara normatif permasalahan menggunakan peraturan perundangan yang relevan. Kemudian menganalisa semua bahan hukum dengn teknik interpretasi gramatikal dan logis.Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban bahwa surat pernyataan larangan menikah dan larangan hamil merupakan salah satu klausul dari perjanjian kerja baku yang dibuat oleh perusahaan yang bertentangan dengan undang-undang sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Surat pernyataan ini akibat hukumnya adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sedangkan bagi SCG yang mengalami PHK karena menikah atau hamil maka wajib dipekerjakan kembali oleh perusahaan yang bersangkutan. Perlu adanya perubahan kebijakan dengan memberikan sanksi kepada pengusaha yang melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh menikah atau hamil. Perusahaan juga bisa dikenai sanksi perdata dengan membayar ganti rugi berupa mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang mengalami PHK. Dinas Tenaga Kerja juga perlu meningkatkan peran pegawai pengawas agar pelanggar peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan tidak lolos dari jeratan hukum.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/46/050800839 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 25 Mar 2008 09:09 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 02:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110258 |
Preview |
Text
050800839.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |