Suwindarsih (2008) Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Dalam Menerapkan Electronic Government untuk Meningkatkan Pelayanan Publik (Public Service) : studi di Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Pemerint. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Terjadinya perubahan paradigma dari rule government ke good governance belum menyentuh pelayanan publik, sedangkan masyarakat sudah mengalami pemberdayaan (empowering) yang ditandai semakin sadarnya masyarakat akan hak dan kewajibannya, berani mengajukan tuntutan dan aspirasinya kepada pemerintah, dan kritis melakukan control terhadap kinerja aparat pemerintah. Hal itu menyebabkan aparat pemerintah harus merubah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien, sehingga pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) lah yang diharapkan. Hal itulah yang mendorong penulis untuk membahas mengenai implementasi e-Government di Kota Malang berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government untuk meningkatkan pelayanan publik, kendala-kendala yang saat ini dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam menerapkan e-Government, dan upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasai berbagai kendala tersebut. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris dengan lokasi penelitian di KPDE Kota Malang. Data primer diperoleh dengan cara wawancara terstruktur, data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka dengan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data ialah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa implementasi e-Government di Kota Malang berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003 ialah dengan dilakukannya pembangunan situs resmi Pemerintah Kota Malang, dan pemasangan sarana akses internet. Kendala–kendala yang masih dihadapi dari struktur hukum ialah kurangnya SDM baik secara kualitas/kuantitasnya, kultur memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang kurang, anggaran yangminim serta terbatasnya infrastruktur. Sedangkan dari kultur masyarakat ialah rendahnya penetrasi masyarakat terhadap internet. Upaya-upaya yang kemudian dilakukan oleh Pemkot Malang dari strukturnya ialah dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan, penambahan infrastruktur akses internet, dijalinnya kerjasama antara Pemkot Malang dengan berbagai pihak (dalam dan luar negeri). Sedangkan dari kultur masyarakat dilakukan dengan sosialisasi e-Government melalui media cetak/elektronik maupun stiker-stiker. Dalam rangka penerapan e-Government yang lebih baik, maka perlu dilakukan optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan SDM, penyediaan infrastruktur jaringan, dan perubahan manajemen kepemimpinan. Selain itu, pemerintah haruslah mampu memberikan inspirasi pada kalangan bisnis, industri, akademisi, dan masyarakat, dana yang cukup juga sangat diperlukan guna menambah berbagai infrastruktur baru.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/44/050800788 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 25 Mar 2008 09:19 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 02:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110256 |
Preview |
Text
050800788.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |