FitrianiVelaAriesaputri (2008) Penentuan Nilai Jual Objek Pajak terhadap Objek Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tulungagung : studi di Desa Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Tulungagung. Hal ini dilatarbelakangi oleh penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin negara, salah satunya dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tahapan penetapan PBB salah satunya adalah penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Desa Kedungwaru yang merupakan objek penelitian adalah salah satu daerah yang mengalami perkembangan cukup pesat, sehingga hal ini mempengaruhi NJOP di wilayah tersebut. Desa Kedungwaru ini seyogyanya pelaksanaan penentuan NJOP dilaksanakan setiap tahun sekali. Apabila penentuan NJOP dilaksanakan tiap tiga tahun sekali, maka data harga pasar yang didapat oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sudah tidak relevan lagi, mengingat harga tanah dan bangunan yang terus mengalami kenaikan. Dengan demikian perlu untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses penentuan NJOP dan kendala apa saja yang dihadapi dalam penentuan NJOP serta solusinya. Dalam upaya mengetahui proses penentuan NJOP serta kendala yang dihadapi, metode pendekatan yang digunakan adalah yurudis sosiologis, dengan menggambarkan dan memaparkan dengan jelas kondisi di lapangan yang selanjutnya dilakukan pembahasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif analisis.Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang muncul, bahwa penentuan NJOP dilakukan dengan Penilaian Massal. Selanjutnya adalah dilakukan penentuan NJOP bumi serta bangunan dan penentuan NJOP atas objek pajak. Kemudian dilakukan penghitungan NJOP bumi dan bangunan. Tahap selanjutnya adalah Pemeliharan Basis Data dan dilanjutkan dengan tahap Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Dalam proses penentuan NJOP mengalami beberapa kendala, antara lain yakni belum dapat menentukan NJOP sesuai dengan harga pasar, kecenderungan PPAT dan wajib pajak tidak melaporkan harga yang sesungguhnya, keterbatasan Sumber Daya Manusia, terbatasnya dana, luasnya wilayah kerja, keterlambatan pengembalian SPOP. Adapun solusinya yakni pihak KP PBB Tulungagung melakukan kerjasama dengan pihak Pemda Tulungagung, perekrutan tenaga dari luar pihak KP PBB, proses pendataan dijadikan satu paket dengan penilaian, SPOP diserahkan langsung oleh wajib pajak kepada pihak KP PBB, ditambahkannya KP PBB, SPOP dikeluarkan pada saat proses pendataan Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas hendaknya KP PBB perlu lebih meningkatkan kinerjanya guna melaksanakan penentuan NJOP secara profesional. Dan untuk masyarakat hendaknya lebih proaktif membantu pemerintah dalam hal pembayaran pajak.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/42/050800786 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 24 Mar 2008 08:38 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 02:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110254 |
Preview |
Text
050800786.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |