Yudistirani, Irma (2008) Pentingnya Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Perkara Anak Nakal, (Studi di Balai Pemasyarakatan Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang pentingnya Pentingnya Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Perkara Anak Nakal. Hal ini dilatarbelakangi adanya kenyataan dalam sidang anak yang terjadi, peran strategis Balai Pemasyarakatan (BAPAS) bersifat fakultatif sehingga belum memberikan sumbangan yang berarti dalam upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Padahal dalam UU Pengadilan Anak dicantumkan jelas betapa pentingnya peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam membuat laporan Litmas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pentingnya laporan Litmas dalam sistem peradilan pidana serta mengetahui dan menganalisis sejauh mana upaya-upaya PK selama ini dalam mengatasi permasalahan yang muncul. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, artinya penelitian berdasar kerangka pembuktian untuk memastikan suatu kebenaran berdasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku serta kenyataan dan fenomena yang ada. Data ini kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam bentuk kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui pentingnya laporan Penelitian Masyarakat dalam persidangan anak yang intinya hampir sama dengan penjelasan dalam pasal 2 ayat (1) tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan yakni, sebagai bahan pertimbangan dalam upaya untuk mengambil tindakan yang terbaik bagi anak-anak yang berperkara dengan hukum demi masa depannya. Namun dalam kenyataan di lapangan, PK mengalami hambatan dalam upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik tersebut yaitu karena keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Kedua faktor ini mempengaruhi kinerja PK selama proses pendampingan dan bimbingan kepada kliennya selama di lapangan yang berakibat tidak adanya keterpaduan kerjasama antara sistem peradilan pidana dengan sub-sub sistem peradilan (Pembimbing Kemasyarakatan/PK) dalam menangani setiap kasus anak yang mendapat hukuman pidana. Pembimbing Kemasyarakatan belum memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam menindaklanjuti permasalahan yang muncul sehingga tidak ada upaya yang tegas dalam menyelesaikan permasalahannya. Dari fakta yang ada, maka diperlukan adanya perhatian dan kepedulian di tiap-tiap sistem peradilan pidana terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PK. Pemerintah harus merevisi UU Pengadilan Anak sehingga PK mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/393/051302950 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 02 Dec 2013 11:29 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 23:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110250 |
Preview |
Text
051302950.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |