Penyelesaian Sengketa Klausula Baku (Pengenaan Denda dan Penarikan Barang Jaminan) Pada Sewa Beli dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor : studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri

ArrumNormasari (2008) Penyelesaian Sengketa Klausula Baku (Pengenaan Denda dan Penarikan Barang Jaminan) Pada Sewa Beli dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor : studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini peneliti meneliti mengenai masalah Penyelesaian Sengketa Klausula Baku (Pengenaan Denda dan Penarikan Barang Jaminan) pada Sewa Beli dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor. Hal ini dilatar belakangi karena semakin maraknya terjadi perjanjian sewa beli dalam masyarakat yang akhirnya menimbulkan sengketa klausula baku antara debitur dengan kreditur. Dengan berlakunya UUPK, maka para pihak yang bersengketa lebih banyak memilih mengajukan penyelesaian kasusnya melalui BPSK karena lebih praktis dan efisien. Dari latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah yaitu: faktor yang menimbulkan sengketa klausula baku (pengenaan denda dan penarikan barang jaminan) pada sewa beli dengan objek jaminan kendaraan bermotor, cara yang dilakukan oleh BPSK Kota Kediri dalam menyelesaikan sengketa klausula baku tersebut, hambatan dan upaya yang dilakukan BPSK Kota Kediri dalam menyelesaikan sengketa klausula baku tersebut. Dalam upaya untuk meneliti permasalahan tersebut, maka metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa faktor yang menimbulkan sengketa klausula baku (pengenaan denda dan penarikan barang jaminan) pada Sewa Beli dengan objek jaminan kendaraan bermotor adalah karena debitur mengalami kesulitan ekonomi, sikap sepihak dari kreditur yang merugikan debitur, isi perjanjian sewa beli bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan juga klausula-klausula yang dilarang oleh UUPK yang ada dalam perjanjian sewa beli itu itu sendiri. Cara yang dilakukan oleh BPSK Kota Kediri dalam menyelesaikan sengketa tersebut yaitu dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Sedangkan hambatan yang dihadapi BPSK Kota Kediri dalam menyelesaikan sengketa tersebut antara lain: kesulitan dalam menghadirkan pelaku usaha dalam proses penyelesaian sengketa, menyangkut soal pendanaan, menyangkut pemahaman dan koordinasi dengan instansi terkait, keterbatasan waktu, kesibukan dan SDM anggota BPSK Kota Kediri. Melihat berbagai hambatan di atas, BPSK Kota Kediri melakukan berbagai upaya antara lain: berkoordinasi dengan POLRESTA dan Pengadian Negeri Kota Kediri, berkerjasama menyangkut pendanaan dengan Pemerintah Daerah Tingkat II maupun dengan Pemerintah Pusat, melakukan rapat koordinasi dengan Pengadilan Negeri Kota Kediri, Bank Indonesia di Kediri, Kantor Polisi Resort Kota Kediri, BPSK Pusat dan Dirjen Perlindungan Konsumen Departemen Perdagangan, berusaha menyelesaikan kasus dengan seefisien dan seefektif mungkin, memilih anggota yang tidak terlalu sibuk untuk menyelesaikan sengketa, serta meningkatkan SDM bagi anggota. Menyingkapi fakta-fakta tersebut di atas, maka peneliti menyarankan agar BPSK Kota Kediri lebih disosialisasikan lagi agar keberadaannya dikenal dan diketahui masyarakat secara luas dan perlu ditingkatkan lagi kinerja BPSK Kota Kediri dalam menyelesaikan sengketa.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2008/38/050800681
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 24 Mar 2008 14:12
Last Modified: 18 Oct 2021 23:05
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110247
[thumbnail of 050800681.pdf]
Preview
Text
050800681.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item