OktaviandiSamsurizal (2008) Penerapan prinsip Ecolabelling industri hasil hutan di Indonesia berdasarkan United Nations Conferences on Environment and Sustanaible Development1992. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hutan merupakan sumber penghasilan bagi beberapa atau sekelompok orang dimana ada kepentingan mereka didalam pemanfaatan hutan. Eksploitasi sumber daya hutan tanpa memperhatikan keseimbangan alam akan mengakibatkan lingkungan menjadi rusak, dalam hal ini apabila hutan hanya dipandang sebagai fungsi ekonomis maka lama kelamaan akan terjadi penggundulan hutan. Gejala ini telah berkembang di negara maju yang terlebih dahulu mengalami penggundulan hutan yang sekarang dirasakan sudah mulai menjalar ke negara berkembang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengkaji mengapa prinsip ecolabelling harus diterapkan pada industri hasil hutan dalam skala nasional, kemudian masalah-masalah hukum apa yang timbul dalam penerapan prinsip ecolabelling industri hasil hutan di Indonesia, dan upaya alternatif yang seharusnya dilakukan agar penerapan prinsip ecolabelling dapat berjalan optimal sebagaimana dikehendaki oleh UNCED. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sedangkan analisis data menggunakan content analysis. Adanya fakta atau realitas di lapangan bahwa penerapan dan pelaksanaan prinsip ecolabelling masih belum efektif, membuat Indonesia harus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkannya.Maka penulis menyimpulkan, penerapan ecolabelling harus dilakukan karena sesuai dengan yang telah ditentukan, baik melalui kesepakatankesepakatan internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian mengenai permasalahan yang ada diantaranya mengenai legalitas status areal unit manajemen tidak selalu diakui oleh instansi non kehutanan dan atau masyarakat setempat terutama di era reformasi ini, selanjutnya belum diterapkannya ketetapan tentang besarnya faktor eksploitasi yang sesuai dengan keadaan fisik sebenarnya, tindakan kriminalitas dan provokasi negatif yang di luar kemampuan pemegang HPH untuk mencegah dan mengatasinya. Sedangakan upaya-upaya yang harus dilakukan adalah membenahi dan megoptimalkan unsur peraturan hukum, unsur penegak hukum, dan unsur masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/35/050800678 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 24 Mar 2008 14:36 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 23:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110244 |
Preview |
Text
050800678.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |