OkieRadityaR (2009) Studi tentang status mata-mata berdasarkan prinsip pembedaan dalam keadaan perang menurut Hukum Humaniter Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam hukum humaniter internasional dikenal suatu prinsip pembedaan, dimana pihak yang terlibat dalam perang suatu negara dibedakan menjadi Civilan (penduduk sipil) dan Combatan . Prinsip pembedaan ini bertujuan untuk membedakan mana yang boleh dijadikan menjadi obyek kekerasan dan mana yang tidak boleh. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adalah status yang dimiliki oleh mata-mata dalam keadaan perang berdasarkan dari prinsip pembedaan ditinjau dari hukum humaniter internasional. Hal ini dikarenakan belum dibahasnya secara nyata tentang perlindungan terhadap mata-mata itu sendiri sehingga sering terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh mata-mata tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Yuridis artinya dalam mendekati suatu permasalahan digunakan kajian secara mendalam terhadap konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Metode pendekatan berikutnya yang merupakan bagian dari pendekatan yuridis adalah pendekatan normatif. Normatif adalah metode pendekatan yang dalam mendekati suatu permasalahan digunakan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkait Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa status yang dimiliki oleh mata-mata dalam keadaan perang berdasarkan prinsip pembedaan menurut hukum humaniter internasional adalah non-combatan , akan tetapi status tersebut dapat berubah apabila mata-mata saat menjalankan tugasnya melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan pada sarana musuh. Oleh karena dapat berubahnya status mata-mata tersebut, maka hak yang dimiliki berupa perlindungan terhadap penduduk sipil yakni tidak boleh menjadi obyek kekerasan dapat berubah menjadi combatan dan perlindungan penduduk sipil tersebut tidak berlaku, sehingga mata-mata dapat ditembak mati ditempat saat statusnya berubah menjadi combatan . Oleh karena itu penulis berpendapat, bahwa perlunya pengaturan tentang mata-mata secara khusus sehingga dapat melindungi hak dan kewajibannya. Karena dengan memiliki kemungkinan dua status yang dapat dimiliki tidak memberikan perlindungan secara penuh.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/338/050901853 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 14 Jul 2009 10:12 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 23:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110239 |
Preview |
Text
050901853.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |