DwiAriniPujiAstuti (2009) Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah : studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Penyidik Polri dalam Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah. Dalam upaya mengetahui koordinasi yang dilakukan oleh petugas penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dengan penyidik Polri dalam menangani pelanggaran peraturan daerah yang terjadi di Kabupaten Malang, berikut dengan kendala yang dihadapi dan upaya yang ditempuh, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan fakta empiris secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa koordinasi yang dilakukan oleh petugas PPNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dengan penyidik Polri dalam hal ini Kepolisian Resor Malang, dibagi dalam dua bentuk yaitu koordinasi bidang operasional dan koordinasi bidang pembinaan. Keduanya masih optimal di 2 (dua) tahun awal, selanjutnya mengalami penurunan intensitas. Koordinasi dalam pelaksanaannya terhambat oleh sejumlah hambatan yang tidak hanya berasal dari dalam dalam atau internal satuan sendiri tetapi juga dari luar satuan. Hambatan internal diantaranya adalah PPNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dihadapkan pada keterbatasan dari segi kualitas dan kuantitas personil PPNS dalam menangani pelanggaran peraturan daerah yang terjadi di Kabupaten Malang, sehingga optimalisasi penanganan belum dapat dicapai. Di samping juga keterbatasan prasarana dan prasarana, serta tidak terdapatnya Perda yang secara teknis mengatur masalah ketentraman dan ketertiban umum juga menyulitkan petugas dalam menindak pelanggaran yang nyata di hadapi petugas di lapangan. Hambatan ini selanjutnya diatasi dengan mengusulkan sejumlah penambahan jumlah dan peningkatan kualitas yang dibutuhkan terkait hambatan yang dimaksud. Sedangkan secara eksternal hambatan yang dihadapi dalam berkoordinasi, adalah lamanya waktu yang diperlukan dalam melakukan konsultasi kesulitan dalam melakukan penyidikan secara administrasi dengan Korwas PPNS terkait dengan penanganan pelanggaran Perda dan tidak berkalanya pelaksanaan koordinasi dan pengawasan di bidang pembinaan. Untuk mengatasinya, petugas PPNS melakukan kontak langsung dengan penyidik Polri dan memaksimalkan pelaksanaan koordinasi yang tidak terjadual pasti pelaksanaannya tersebut untuk melakukan evaluasi dan revaluasi fungsi.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/334/050901377 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 07 May 2009 09:45 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 22:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110235 |
Preview |
Text
050901377.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |