DikaHeldisPratiwi (2008) Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan : studi di Pemerintah Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah implementasi dari Perda Kota Malang No. 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Hal ini dilatarbelakangi dengan implikasi yang ditimbulkan terkait dengan perubahan status desa menjadi kelurahan, yaitu perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dari desa menjadi kelurahan, perubahan dalam pengelolaan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa serta perubahan status kepegawaian dari Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi Perangkat Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu juga untuk melihat seberapa efektif Perda Kota Malang No. 12 Tahun 2000 tersebut. Beberapa implikasi dimaksud tentunya membawa dampak tersendiri bagi daerah yang mengeluarkan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan, tidak terkecuali di Pemerintah Kota Malang. Sehingga daerah tersebut mempunyai upaya-upaya tersendiri untuk melaksanakan kebijakan yang telah mereka keluarkan. Dalam upaya mengetahui bagaimana pelaksanaan dari Perda Kota Malang No. 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan oleh Pemerintah Kota Malang berikut beserta kendala dan upaya penyelesaiannya. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan Perda Kota Malang No. 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kota Malang yang mencakup implikasi sebagaimana tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan Kota Malang dalam melaksanakan Perda tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan tidak lepas dari telah ditetapkannya peraturan pelaksana dari Perda tersebut. Sehingga kendala teknis yang dihadapi, baik dari KepalaDesa, Perangkat Desa dan pembantu Perangkat Desa dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan peraturan yang ada. Dengan melihat bagaimana implementasi dari Perda Kota Malang No. 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang cukup baik, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perda Kota Malang No. 12 Tahun 2000 tersebut juga cukup efektif. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya keberadaan peraturan pelaksana dari suatu kebijakan yang telah dikeluarkan tidak terkecuali berupa Peraturan Daerah benar-benar diperhitungkan, hal ini sebagai upaya untuk membantu proses pelaksanaan dari Peraturan Daerah itu sendiri. Karena peraturan pelaksana inilah yang dijadikan pedoman teknis untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut. Sehingga dapat diketahui seberapa efektif Peraturan Daerah yang dimaksud.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/33/050800676 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 25 Mar 2008 14:44 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 22:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110230 |
Preview |
Text
050800676.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |