RizaAmaliaPratiwi (2008) Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi : studi Implementasi Pasal 22-24 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 di Depa. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang penulis melakukan penelitian ini adalah karena penulis melihat bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memakai dana dari APBN/APBD kerap kali mengalami penyelewengan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tender pemerintah, banyak ditemukan pelanggaran terhadap Pasal 22-24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan juga Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Pelanggaranpelanggaran tersebut sebagian besar adalah mengenai mengenai persekongkolan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, baik itu persekongkolan vertikal, horizontal, ataupun keduanya. Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Timur Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum apakah sudah sesuai dengan Pasal 22-24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tersebut dan upaya apa yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Timur dalam mengatasi hambatan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pada proyek pengelolaan air minum dalam perspektif larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat studi pada Pasal 22-24 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 di Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Timur Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, menganalisis hambatan dalam melaksanakan pengadaan jasa konstruksi pada proyek pengelolaan air minum, dan untuk menganalisis upaya apa yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Timur dalam mengatasi hambatan tersebut. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pada proyek pengelolaan air minum di Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Timur dapat dikatakan sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun diluar itu masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dalam pelaksanaan tersebut, hambatan yang didapat selain hambatan dari dalam dan dari luar adalah hambatan dalam melaksanakan persaingan usaha yang sehat. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, panitia telah melakukan beberapa upaya, seperti sertifikasi panitia dan penyedia jasa, menindak dengan tegas penyedia jasa yang terbukti melakukan persekongkolan. Diharapkan dengan upaya-upaya tersebut, pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di Satuan Kerja PKP AM Jatim berjalan dengan maksimal. Saran dari penulis adalah 1) Panitia pengadaan di Satuan Kerja PKP AM Jatim harus lebih selektif dan teliti dalam menentukan pemenang lelang. Hal ini untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 2) Terhadap kendala yang dihadapi, Satuan Kerja PKP AM Jatim harus lebih peka terhadap permasalahan tersebut, karena pandangan hukum dengan sudut pandang etika penyedia jasa mengenai persekongkolan tidak sama, dan Satuan Kerja PKP AM Jatim harus bisa memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya, 3) Terhadap Asosiasi Jasa Konstruksi, Asosiasi harus bisa membina anggotanya untuk melaksanakan persaingan usaha yang sehat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/326/050900465 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 20 Feb 2009 14:03 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 22:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110226 |
Preview |
Text
050900465.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |