MaimunParamartha (2008) Hubungan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden dalam sistem "Checks and Balanced" berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pergeseran pendulum kekuasaan negara dari executive heavy pada masa rezim sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian bergeser ke arah legislative heavy pada rezim setelah berlangsungnya empat kali perubahan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 terhadap UUD RI tahun 1945 membawa implikasi pada sistem checks and balances pada lembaga-lembaga negara. Hubungan kewenangan antara DPR dengan Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan konsepsi hubungan kewenangan antara DPR dengan Presiden dalam melaksanakan tugas dan wewenang menurut sistem checks and balances berdasarkan UUD RI 1945 mencapai titik kesetimbangan dalam pola hubungan ketatanegaraan dimana lembaga-lembaga negara dapat saling mengontrol dalam konteks fungsi dan kewenangannya masing-masing.. Kelemahan sistem presidensiil sebelum perubahan undang-undang dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan kita adalah memberikan kekuatan sangat besar kepada presiden yang menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan antara lembaga kepresidenan dengan lembaga legislatif atau yang dikenal dengan istilah executive heavy . Hal ini menimbulkan kesewenang-wenangan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan dimana fungsi lembaga legislative sebagai lembaga control tidak berjalan dengan semestinya. Perubahan undang-undang dasar 1945 belum memberikan keseimbangan kekuasaan pada lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga kepresidenan dalam menjalankan pemerintahan, justru membawa kearah sebaliknya yaitu kekuasaan legislatif lebih mendominasi kekuasaan eksekutif sehingga timbul ketidakstabilan atau kecenderungan stagnasi kewenangan lembaga kepresidenan dalam menjalankan roda pemerintahan. System ‘ checks and balances’ dalam undang-undang dasar 1945 perlu dikaji kembali berdasarkan paham konstitusi dimana pembagian kekuasaan dan pendistribusian kekuasaan dapat berjalan seimbang dengan adanya kontrol baik di dalam internal lembaga-lembaga negara maupun kontrol antar lembaga negara.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/313/050900129 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 23 Jan 2009 10:53 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 22:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110213 |
Preview |
Text
050900129.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |