IndriaQoriSafitri (2008) Eksistensi dan Peran Ombudsman Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Komisi Ombudsman Nasional diadakan dalam rangka menegakkan keadilan, demokrasi, Rule of Law, demi kesejahteraan masyarakat dalam rangka Semangat Reformasi. Keberadaan di daerah adalah sesuatu keharusan dan merupakan qonditio sine quanon . Kebutuhan akan lembaga ombudsman daerah nampaknya telah disadari oleh Komisi Ombudsman Nasional. Hal ini nampak dengan adanya sebuah pasal dalam Konsep RUU Ombudsman Nasional yang menyatakan, bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dapat dibentuk Ombudsman Provinsi, Kabupaten, atau Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam Skripsi ini penulis membahas tentang Eksistensi dan Peran Ombudsman Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah dengan tujuan agar di masa datang pelayanan publik akan semakin baik dengan menggunakan metode pendekatan YuridisNormatif, maka dapat dihasilkan jawaban atas permasalahan yang dibahas tersebut. 1. Lembaga Ombudsman, dibentuk pada tanggal 10 Maret 2000 dengan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 merupakan salah satu bentuk dari lembaga yang secara independen diberikan kewenangan dan fungsi sebagai pengawasan terhadap kinerja pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dalam konteks otonomi daerah Komisi Ombudsman Daerah pada hakekatnya adalah sebuah komisi independen bentukan masyarakat yang mendapat pengukuhan dari penguasa daerah yang bertugas menerima dan menyelidiki tuduhan-tuduhan dan kesalahan-kesalahan hukum dan administrasi yang dilakukan aparatur negara. 2. Menurut Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, maka keberadaan lembaga Ombudsman tersebut dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia adalah sebagai lembaga pengawasan sekaligus juga sebagai lembaga perlindungan bagi rakyat Indonesia. Peran yang amat penting tersebut akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga Good Governance akan terlaksana dengan baik di daerah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/311/050900127 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 23 Jan 2009 10:32 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 22:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110211 |
Preview |
Text
050900127.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |