FandyWubiandra (2008) Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan Telepon : analisis Normatif Pasal 3 (Kontrak Baku) PT.TELKOM IND., Tbk. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi pelanggan telepon jika dikaji secara normatif dalam perspektif Pasal 3 kontrak baku PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi oleh PT.TELKOM yang mengunakan bentuk standard contract /kontrak baku yang berat sebelah dan tidak adil, karena posisi tawar antara para pihak tidak ada. Sehingga yang menjadi korban adalah pihak yang lemah yaitu konsumen pelanggan telepon. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pelanggan telepon dikaji secara normatif dalam perspektif Pasal 3 kontrak baku PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik analisis adalah dengan cara metode pengolahan data secara induktif dan interpretasi teleologis . Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa unsur-unsur perlindungan hukum terhadap pelanggan telepon atas penggunaan kontrak baku tersebut dikaji dengan melihat pada perlindungan hukum dan ciri-ciri kontrak baku berlangganan telekomunikasi, hubungan hukum para pihak, hak dan kewajiban para pihak, azas-azas dasar dalam kontrak baku berlangganan telekomunikasi, alasan pemakaian kontrak baku/ standart contract , cara pemberlakuan para pihak ke dalam kontrak baku berlangganan telekomunikasi, dan bargaining position para pihak. Sedangkan analisis normatif terhadap Pasal 3 Kontrak Baku PT.TELKOM dikaji dengan berdasar pada hukum positif Indonesia, yakni KUHPerdata (Pasal 1320 dan Pasal 1338 (3)), Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 18 dan Pasal 19), dan penerapan Doktrin Ketidakadilan ( Unsconscionability ). Bahwa perlindungan hukum bagi pelanggan telepon dalam kontrak baku berlangganan telekomunikasi PT.TELKOM pada prinsipnya adalah menyangkut hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang tidak seimbang, serta dalam perspektif Pasal 3 kontrak baku PT.TELKOM masih terdapat klausula yang memberatkan, tidak adil dan tidak memenuhi nilai-nilai keadilan bagi pihak pelanggan sehingga berakibat pada kekuatan hukum dari kontrak tersebut yang masih lemah dan dapat dibatalkan. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu pengaturan tentang kontrak baku dalam hukum positif Indonesia secara khusus, tegas dan jelas, serta adanya pemberdayaan yang aktif oleh pemerintah terhadap konsumen dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen. Selain itu juga perlunya peran aktif dari Lembaga Sosial Masyarakat untuk mengontrol penggunaan kontrak baku/ standart contract dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggan telepon pada khususnya, maupun masyarakat sebagai konsumen pada umumnya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/303/050900060 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 28 Jan 2009 11:06 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 22:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110204 |
Preview |
Text
050900060.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |