NitaAndriyani (2008) Penerapan Diskresi Kepolisian Terhadap Pinjam Pakai Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian : studi di Kepolisian Resor Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah penerapan diskresi kepolisian terhadap pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian. Hal ini dilatar belakangi oleh kasus pencurian yang cukup tinggi sehingga menghasilkan banyaknya barang bukti diantaranya adalah kendaraan bermotor, proses penyidikan yang tidak bisa ditentukan waktu selesainya serta kepentingan dari pemilik barang bukti tersebut. Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang mengatur tentang penyimpanan benda sitaan dimana dalam pasal tersebut penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun. Tetapi dalam praktek di lapangan khususnya dalam tingkat penyidikan di kepolisian, telah dilakukan suatu praktek mengenai pinjam pakai barang bukti yang pada dasarnya bertentangan dengan pasal diatas. Sehingga dari latar belakang inilah maka penulis mengangkat sebuah permasalahan yaitu apa dasar pertimbangan polisi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap pengajuan pinjam pakai barang bukti hasil kejahatan yang masih dalam penyidikan, serta kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan pinjam pakai barang bukti. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif) terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat beserta penerapannya. Kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian terhadap pinjam pakai barang bukti ini polisi melihat dari aturan yang berlaku diantaranya pada undang-undang kepolisian dimana polisi berhak untuk melakukan tindakan lain, selain itu polisi memiliki prosedur dalam pinjam pakai diantaranya memiliki bukti kepemilikan kendaraan, dapat menyerahkan barang bukti sewaktu-waktu saat di butuhkan dan sanggup untuk tidak merubah bentuk kendaraan yang dipinjam pakai. Sedangkan, mengenai masalah kendala yang dihadapi dalam memberikan ijin pinjam pakai yaitu, tidak adanya bukti kepemilikan kendaraan, masalah jarak, adanya unsur subyektifitas anggota polisi, serta masalah pengembalian barang bukti. Sehingga dari kendala yang ada maka perlu dilakukan pengawasan mulai dari tingkat bawah sampai kepada pimpinan di kepolisian agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam melakukan diskresi kepolisian ini khususnya dalam hal pinjam pakai barang bukti serta dapat meningkatkan profesionalisme Polri.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/293/050900005 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 15 Jan 2009 09:21 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 14:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110192 |
Preview |
Text
050900005.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |