RendraHerlambangSujatmiko (2008) Perlindungan Hukum bagi Kapal Pengangkut Bahan Beradio Aktif Tinggi terkait dengan Penggunaan Hak Lintas Damai di Laut. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Perlindungan Hukum bagi Kapal Pengangkut Bahan Beradio Aktif Tinggi terkait dengan Penggunaan Hak Lintas Damai di Laut. Hal ini dilatar belakangi oleh permintaan akan energi alternatif yang baru pengganti energi fosil yang semakin menipis. Salah satu energi alternatif yang paling sering dipakai adalah energi nuklir, permintaan bahan baku nuklir semakin lama semakin tinggi hingga timbul suatu permasalahan baru yang muncul yaitu mengenai perpindahan material bahan baku reaksi nuklir dari tempat ia diproduksi hingga ke tempat ia diproses menjadi bentuk energi. Material nuklir ini yang lebih dikenal dengan nama mixedoxide fuel (MOX), dikirim atau dipindah tempatkan menggunakan transportasi laut dalam proses pengirimannya. Tentu saja kemudian hal ini akan menimbulkan reaksi dari negara-negara yang dalam proses pengiriman tersebut akan dilewati oleh kapal pengangkut MOX tersebut, mengingat material tersebut bisa membahayakan lingkungan. Dengan adanya retensi dari negara-negara yang akan dilewati pengangkut bahan tersebut, maka diperlukan pengaturan yang jelas untuk perlindungan terhadap pengangkut. Dalam upaya mengetahui perlindungan hukum terhadap pengangkut saat melewati daerah territorial dari suatu negara, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, dimana akan diteliti mengenai penerapan suatu kaidah hukum tertentu dan penerapannya terhadap suatu kasus. Berdasar hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi kapal pengangkut diatur di dalam UNCLOS di dalam pasal 23. Kapal pengangkut bahan nuklir berhak dihormati haknya selama ia menggunakan hak lintas damai melalui teritorial suatu negara selama tidak bertentangan dengan pasal 19(2) UNCLOS. Implementasi dari pengaturan hak lintas damai bagi negara pantai dan Negara yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan bahan radio aktif wajib menjalankan “The Precauntionary Priciple“ yaitu prinsip pencegahan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/281/050803652 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 31 Dec 2008 13:44 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 14:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110182 |
Preview |
Text
050803652.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |