WildanYatimIsmail (2008) Pemenuhan Hak Korban Perang Atas Kompensasi : studi Normatif Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Jugun Ianfu Atas Kompensasi Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam sejarahnya, bisa dikatakan menghilangkan peperangan atau konflik dalam peradaban manusia merupakan suatu hal yang mustahil. Namun yang bisa dilakukan adalah dengan mengatur peperangan agar lebih ber-perikemanusiaan atau dengan mengurangi dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh perang. Dan hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya hukum humaniter internasional sebagai salah satu pedoman yang mengatur berbagai aspek dalam peperangan dan konflik bersenjata. Salah satu prinsip yang diatur dalam hukum humaniter adalah mengenai perlindungan terhadap korban yang ditimbulkan akibat perang. Sebagai manusia, para korban perang tersebut memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dipenuhi, yang meliputi : hak untuk mengetahui, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan). Salah satu kasus yang sampai sekarang belum menemukan titik terang penyelesaian, terutama dalam hal pemenuhan hak para korban perang atas kompensasi adalah kasus Jugun Ianfu (Military Comfort Women) pada Perang Dunia II di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Selama 50 tahun, pemerintah Jepang, sebagai yang melaksanakan praktek ini, menolak tanggung jawab hukum dan menolak memberikan kompensasi secara langsung. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang diangkat antara lain : pertama . bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai hak korban perang atas kompensasi, dan kedua . bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai hak para Jugun Ianfu atas kompensasi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah : pertama . untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum internasional mengenai hak korban perang atas kompensasi, dan kedua . untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak para Jugun Ianfu atas kompensasi di Indonesia. Sedangkan manfaat penulisan skripsi ini adalah : pertama . bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang penulisan hukum khususnya tentang hukum internasional mengenai hak korban perang atas kompensasi, kedua . bagi akademisi untuk dapat memonitoring apakah kebijakankebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan masukan-masukan yang dapat menjadi pertimbangan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemenuhan hak para Jugun Ianfu atas kompensasi di Indonesia, ketiga . bagi masyarakat untuk memberikan manfaat pengetahuan, gambaran, wawasan dan kerangka berpikir mengenai pengaturan hukum internasional mengenai hak korban perang atas kompensasi, keempat . bagi pemerintah untuk memberikan bahan acuan dan masukan dalam pelaksanaan pemenuhan hak para Jugun Ianfu atas kompensasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Yaitu dengan mengkaji dan menganalisa data-data yang tertuang dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 serta produk-produk hukum internasional dan sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan hak korban perang atas kompensasi terutama dalam kasus Jugun Ianfu di Indonesia. Hasil pembahasan yang didapat adalah bahwa hak korban perang atas reparasi (pemulihan) maupun kompensasi diatur dalam sumber-sumber hukum internasional, antara lain : Konvensi Jenewa Tahun 1949, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966, Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia 1948, Konvensi Hak-Hak Anak, ICC ( International Criminal Court ), Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 mengenai Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, maupun dalam Resolusi Majelis Umum Nomor 60/147 tanggal 16 Desember 2005. Sedangkan pelaksanaan pemenuhan kompensasi untuk para Jugun Ianfu di Indonesia dapat dilakukan dengan cara-cara : pertama . pelaksanaan pemenuhan kompensasi dilakukan oleh pemerintah Jepang sebagai Negara pelaku, kedua . pelaksanaan pemenuhan kompensasi dilakukan oleh pemerintah Indonesia, hal ini karena pemerintah Jepang sebagai pelaku, tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, dan ketiga . pelaksanaan pemenuhan kompensasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dilakukan dengan jaminan dalam sistem hukum dan ditentukan oleh otoritas peradilan, administratif, atau legislatif, atau instansi negara lain yang berwenang.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/264/050803422 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 13 Nov 2008 11:07 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 14:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110164 |
Preview |
Text
050803422.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |