FarizAnggaOktavian (2008) Efektivitas Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Terkait dengan Hak-hak Penyandang Cacat Untuk Bekerja : studi di kota Surabaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pemberian kuota 1% bagi penyandang cacat untuk bekerja di perusahaan yang mempekerjakan 100 orang pekerja, sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak meratanya kesempatan yang diperoleh penyandang cacat untuk bekerja, di kehidupan masyarakat, para penyandang cacat ini sering menjadi masyarakat kelas dua dimana kehidupannya tidak terintegrasi dengan masyarakat lain termasuk dalam hal mendapatkan pekerjaan. Ketentuan mengenai pemberian kuota 1% bagi penyandang cacat ini banyak dilanggar oleh perusahaan yang terkena kewajiban tersebut. Untuk mengetahui efektivitas dan kendala pelaksanaan ketentuan ini, maka penelitian ini mengambil jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa ketentuan mengenai pemberian luota 1% bagi penyandang cacat untuk bekerja tersebut masih belum efektif, sebab dari Dari 9621 perusahaan (±1500 perusahaan terkena kewajiban memberikan kuota 1% bagi penyandang cacat), setidaknya hanya 5 perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat (1 perusahaan tidak terkena kewajiban kuota 1%). Kendala yang muncul dalam pelaksanaan ketentuan ini diantaranya adalah perusahaan beralasan mereka meragukan kemampuan bekerja dari penyandang cacat, selain itu banyak pengusaha yang menganggap jika mempekerjakan penyandang cacat berarti menambah pengeluaran perusahaan (sebab harus menyediakan aksesibilitas khusus) dan memperburuk citra perusahaan. Selain itu juga minimnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki penyandang cacat sebagai akibat dari terbatasnya aksesibilitas yang ada juga mempersulit mereka untuk memperoleh pekerjaan. Selain itu sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan ini juga tidak dapat bekerja secara optimal. Golden City Mall sebagai salah satu perusahaan yang mempekerjakan tuna rungu walaupun tidak terkena kuota 1% tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap pekerja tuna rungu dengan yang lain, kendala yang dihadapi selama proses perekrutan dan bekerja adalah pada masalah komunikasi. Menyikapi fakta- fakta di atas maka perlu ada peningkatan fungsi pengawasan dari dinas tenaga kerja kota Surabaya terhadap pelanggaran ketentuan ini dan memfungsikan kembali sanksi pidananya. Pemerintah juga perlu memberi penghargaan kepada perusahaan yang mau mempekerjakan penyandang cacat agar perusahaan lain tergerak untuk mau mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya, selain itu perusahaan juga harus memperluas kesempatan bagi penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan serta memberikan aksesibilitas bagi pekerja penyandang cacat, dan juga menambah pelatihan-pelatihan kerja bagi penyandang cacat sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, minat, dan derajat kecacatan penyandang cacat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/260/050803418 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 13 Nov 2008 10:25 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 14:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110161 |
Preview |
Text
050803418.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |