DikiMustika (2008) elaksanaan perlindungan hukum oleh kepolisian terhadap perempuan korban trafficking : studi di Polres Banyuwangi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pelaksanaan perlindungan hukum oleh kepolisian terhadap perempuan korban trafficking. Hal ini dilatar belakangi beberapa kasus trafficking yang korbannya adalah perempuan sering diputuskan dengan dasar hukum yang tidak tepat sehingga pelaku tidak mendapat hukuman yang maksimal. Penyebabnya kebanyakan karena ketidakpahaman aparat penegak hukum, terutama pihak kepolisian yang kurang memahami perkembangan kasus trafficking dan modus operandi yang berbeda di masyarakat. Mereka kurang memperhatikan dalam penanganan dan pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan korban trafficking tersebut. Dalam upaya mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban trafficking oleh kepolisian dan mendeskripsikan hambatan kepolisian dalam melaksanakan pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan korban trafficking serta upaya kepolisian mengatasi hambatan tersebut maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, untuk mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum oleh kepolisian terhadap perempuan korban trafficking dan mendeskripsikan hambatan kepolisian dalam melaksanakan pemberian perlindungan hukum tersebut. Kemudian data lapang yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban trafficking dilakukan oleh Polres Banyuwangi dengan cara penjaminan dan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai korban trafficking, diantaranya pemberian informasi mengenai perkembangan kasusnya, pemberian perlindungan keamanan korban atau keluarganya, penjaminan kerahasiaan identitas korban, pemberian pelayanan yang layak dan pemberitahuan adanya pendampingan hukum dan adanya hak restitusi.Sedangkan hambatan kepolisian dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap perempuan korban trafficking yaitu biaya operasional yang kurang yang diatasi dengan menggunakan bantuan cadangan dari kasus lainnya, pembuktian yang sulit didapatkan yang diatasi dengan memperkuat pada keterangan saksi atau pembuktian terbalik pada keterangan pelaku, dan tidakterbukanya korban yang diselesaikan dengan terus melakukan pendekatan personal kepadanya. Menyikapi fakta-fakta di atas, maka perlu segera memberlakukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara tegas terhadap setiap pelaku dengan bentuk sindikat atau kasus perdagangan manusia khususnya yang korbannya adalah perempuan dan diperlukan tanggung jawab dari Pemerintah khususnya Polres Banyuwangi untuk menindak tegas segala bentuk dan sindikat trafficking perempuan dengan menghukum pelaku seberat-beratnya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/25/050800601 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 12 Mar 2008 16:01 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 14:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110150 |
Preview |
Text
050800601.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |