ClaudiaDivaRedu (2008) Upaya Polri dalam mengungkap kasus penipuan yang dilakukan oleh PJTKI illegal : studi di Kantor Kepolisian resor Ponorogo. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Sejak Repelita II dan seiring dengan meningkatnya isu globalisasi, mobilitas penduduk ke luar negeri mulai mendapat perhatian dari Pemerintah. Mobilitas penduduk ke luar negeri terus meningkat karena semakin kompleksnya masalah kependudukan di Indonesia terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan juga yang berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi membutuhkan kesempatan kerja yang cukup banyak. Sebelum krisis, upaya untuk penciptaan lapangan kerja terus dilakukan oleh pemerintah, antara lain melalui pembangunan industri-industri baru dan pengembangan agribisnis, namun tetap belum mampu menampung jumlah angkatan kerja yang semakin menumpuk. Kondisi ini semakin parah ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan banyak terjadi kasus PHK ( pemutusan hubungan kerja ) , sehingga tingginya angka pengangguran. Pengangguran ini merupakan salah satu cikal bakal lahirnya Tenaga Kerja Indonesia yang ruang lingkupnya terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upaya membantu mengatasi permasalahan tersebut maka Pemerintah menyelenggarakan program kerjasama dengan negara–negara tetangga dan negara maju, yaitu kerjasama pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dilengkapi dengan piranti hukumnya dalam Undang- Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Mobilitas penduduk dengan memanfaatkan peluang kerja di luar negeri, diperkirakan akan tetap menjadi pilihan para pencari kerja sepanjang kondisi perekonomian Indonesia masih belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang ada. Agar arus migrasi pekerja keluar negeri dapat berlangsung dengan aman dan tertib, pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius sehingga dapat mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat merugikan migran pekerja. Di samping itu juga untuk menjaga hubungan baik dari masing-masing negara tujuan. Dalam proses untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri, pencari kerja diharapkan pada dua alternatif jalur penempatan, yaitu secara legal dan illegal, jalur legal atau resmi merupakan program yang difasilitasi oleh pemerintah dengan maksud untuk memberi pengawasan dan perlindungan kepada migran pekerja. Sementara jalur illegal hanya biasanya dilakukan melalui bantuan pihak ketiga. Banyak peluang terjadinya kejahatan dan pelanggaran dalam pelaksanaan penempatan TKI keluar negeri oleh PJTKI maupun yang mengatas namakan perusahaan jasa dan sering disebut dengan PJTKI illegal. Berbagai macam kejahatan itu diantaranya penipuan yang dilakukan terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia / CTKI atau TKI.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/249/050803345 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 31 Oct 2008 14:23 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 14:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110149 |
Preview |
Text
050803345.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |