SatriogiriAgungPribadhi (2008) Kajian Yuridis Repatriasi Dalam Tindak Kejahatan Perdagangan Orang : studi konsistensi ketentuan Repatriasi antara Protocol to Prevent, Suppress an Punish Trafficking in persons especially Women and Children dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Kajian Yuridis Reaptriasi Dalam Tindak Kejahatan Perdagangan Orang. Hal ini dilatar belakangi oleh maraknya trafficking yang terjadi di dunia dan Indonesia pada khususnya selama lima tahun belakangan ini. Di Indonesia sendiri peraturan perundang-undangan mengenai tindak kejahatan perdagangan orang ini yang mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak dapat mengcover masalah tindak kejahatan perdagangan orang ini. Dari sini dibentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah masalah pemulangan korban tindak kejahatan perdagangan orang yang disebut dengan repatriasi. Maka metode yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji ketentuan tentang repatriasi korban dari tindak pidana trafficking, serta sinkronisasi dan upaya hukum yang seharusnya dilakukan berdasarkan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in persons especially Women and Children . Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan comparative approach . Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum dapat menjamin perlindungan korban trafficking yang dalam hal ini adalah mengenai repatriasi dan apa yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak sesuai dengan yang tertera di Protocol. Hal ini berkaitan dengan asas-asas dalam Protocol yang belum terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut. Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional dan juga karena telah meratifikasi Protocol tersebut maka Indonesia seharusnya tunduk pada Hukum Internasional. Di sini Protocol berfungsi untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 agar idealnya memenuhi asas-asas yang terdapat dalam Protocol tersebut. Hal ini ditinjau dari konsistensi asas, tujuan dan norma. Menyikapi hal tersebut di atas, maka perlu kiranya dibuat aturan lain misalnya berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih khusus dan lebih jelas yang menyesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Protocol tentang repatriasi atau mengamandemen pasal-pasal tentang repatriasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/245/050803341 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 31 Oct 2008 11:12 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 14:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110145 |
Preview |
Text
050803341.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |