Upaya Pengungkapan Kasus Pemaksaan Perbuatan Cabul dan Hambatannya (Pasal 289 KUHP) : studi di Daerah Hukum Polresta Pasuruan

MukhammadRofiq (2008) Upaya Pengungkapan Kasus Pemaksaan Perbuatan Cabul dan Hambatannya (Pasal 289 KUHP) : studi di Daerah Hukum Polresta Pasuruan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Pelaksanaan ketentuan yang terdapat pada Pasal 289 KUHP yang mengenai tentang Pemaksaan Perbuatan Cabul. Hal ini dilatarbelakangi oleh berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain yang selalu mementingkan kepentingan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Jadi, manusia didalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Yang menjadi titik berat yang sedang hangat diperbincangkan yaitu masalah hukum dalam penanganan kasus yang terjadi pada masyarakat khususnya kasus pemaksaan perbuataan cabul. Sehingga dalam penanganan kasus yang terjadi pada masyarakat, hukum dapat berlaku pada pelaku tindak pidana yang telah dilakukannya maka hukum yang idealnya bisa menindak, memenjarakan dan membuat seseorang jera lewat sanksi-sanksi yang telah tertulis. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai: (1) apa upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam mengungkap dan mengurangi terjadinya tindak pidana pemaksaan perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP) di wilayah atau daerah hukum Polresta Pasuruan dan (2) apa hambatan dari pihak Kepolisian Resor Kota Pasuruan dalam hal mengungkap kasus-kasus atau perkara Pasal 289 KUHP bagi pelaku tindak pidana pemaksaan perbuatan cabul. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi di lapangan yang diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitis . Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mengkaji data dari hukum positif Indonesia dan literatur tentang transparansi informasi yang diolah dengan metode analisis isi ( content analysis ). Dasar ketentuan yang digunakan untuk menganalisa ketentuan yang terdapat pada Pasal 289 KUHP tentang pemaksaan perbuatan cabul ini adalah pasal 289 KUHP yaitu dijadikan status tersangka dengan melakukan penyelidikan, pengumpulan barang bukti dan penyidikan; analisis berdasarkan Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu sendiri; analisis berdasarkan Undang-Undang no 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian tentang peraturan hukumnya hanya merupakan delik biasa yang dimana alat bukti kesaksian dari korban saja serta banyaknya hambatan dari segi intern atau pihak kepolisian itu sendiri dan masyarakat menganggap perbuatan cabul masih tabu yang dimana tidak bisa diterima didalam suatu masyarakat.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2008/241/050802881
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 25 Sep 2008 09:50
Last Modified: 18 Oct 2021 14:13
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110142
[thumbnail of 050802881.pdf]
Preview
Text
050802881.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item