DianSafitri (2008) Konsekuensi Penggabungan Beberapa Jenis Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Satu Surat Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan Hubungan Industrial : Analisis Normatif Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indu. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Konsekuensi Penggabungan Beberapa Jenis Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Satu Surat Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hal yang melatarbelakangi penulisan ini adalah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai Undang-Undang baru yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya mengenai hukum acara yang dipakai dalam Pengadilan Hubungan Industrial perihal penggabungan gugatan beberapa jenis perselisihan hubungan industrial. Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan isi peraturan perundang-undangan ( statute approach ), yaitu dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sedangkan jenis penulisannya adalah yuridis normatif, yaitu dipakai untuk menelaah dan mengkaji penerapan norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan hasil analisis bahan hukum dan data pendukung lainnya, diperoleh jawaban atas permasalahan yang pertama, bahwa penggabungan dua atau lebih perselisihan hubungan industrial dalam satu gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilakukan sepanjang antara perselisihan yang satu dengan perselisihan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat (mempunyai hubungan sebab akibat), dan sesuai dengan pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka jenis perselisihan yang boleh digabung hanyalah perselisihan hak dan/ atau perselisihan kepentingan yang diikuti oleh perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Sedangkan untuk permasalahan yang kedua, bahwa konsekuensi atau akibat hukum dari penggabungan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pertama , apabila gabungan gugatan tersebut tidak melampiri risalah penyelesaian lewat jalur mediasi atau konsiliasi, atau melampirkan hanya satu risalah untuk satu macam perselisihan yang digabung dalam gugatan, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan tersebut kepada Penggugat. Kedua , proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial baik untuk penggabungan gugatan boleh dengan acara biasa atau dengan acara cepat. Ketiga , beberapa perselisihan dalam satu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial diputus dalam satu putusan, yang tentu saja dengan amar yang berdiri sendiri,perselisihan yang harus diputus terlebih dahulu dapat diputus melalui putusan sela atau pada putusan akhir dengan amar putusan yang ditulis terlebih dahulu dari amar putusan yang lain. Keempat , tidak semua perselisihan yang telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial dapat diajukan upaya hukum kasasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah mengatur perihal penggabungan gugatan, namun belum dapat menjelaskan secara rinci dan jelas perihal penggabungan perselisihan hubungan industrial dalam satu gugatan. Pengaturan yang tidak rinci dan jelas seperti itu dapat menimbulkan kerancuan dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga akan menghambat jalannya upaya penyelesaian perselisihan. Untuk itu perlu ada aturan yang tegas, jelas dan lengkap khususnya perihal penggabungan gugatan dalam hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/230/05080230 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 25 Sep 2008 08:25 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 14:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110129 |
Preview |
Text
050802870.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |