RimaPuspita (2009) Kajian Yuridis Perlindungan Hukum bagi Karyawan yang Mengalami PHK Akibat Penggabungan Perusahaan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Kajian Yuridis Perlindungan Hukum bagi Karyawan yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Penggabungan Perusahaan. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya Era Perdagangan Bebas, dunia perdagangan menjadi semakin bertambah kompetitif. Perusahaan-perusahaan diharapkan untuk segera melakukan restrukturisasi perusahaan, salah satunya adalah penggabungan. Kemungkinan yang terjadi akibat penggabungan yaitu pemutusan hubungan kerja dari sebagian karyawan. Hal ini akan sangat merugikan karyawan yang di PHK dari perusahaan yang melakukan penggabungan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memahami, menganalisis, mendiskripsikan wujud perlindungan hukum bagi karyawan dalam penggabungan perusahaan berdasarkan pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam hal penentuan kriteria tenaga kerja yang diPHK, prosedur PHK, dan pesangon yang diberikan dan untuk memahami, menganalisis, mendiskripsikan apakah pasal 163 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan konsisten dengan pasal 126 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Dalam upaya untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi karyawan yang di PHK dari perusahaan yang melakukan penggabungan, berikut dengan melihat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PP Nomor 27 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, mengaji dan menganalis permasalahan yang ada dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji penulis. Kemudian seluruh data yang ada di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji, bahwa untuk memberikan perlindungan bagi karyawan maka dalam mem-PHK karyawan pada perusahaan yang melakukan penggabungan harus melihat terlebih dahulu bagaimana kriteria, prosedur, dan pesangon yang diberikan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai penggabungan dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengenai landasan hukum, kriteria, prosedur yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum dilakukan PHK dan penggabungan merupakan perlindungan hukum preventif sedangkan perlindungan represifnya adalah karyawan berhak atas pesangon. Landasan hukum, penentuan kriteri, dan prosedur diatur secara konsisten karena UU Ketenagakerjaan dan UU PT terdapat pengaturan mengenai landasan hukum, penentuan kriteria dan prosedur PHK dan penggabungan. Mengenai pesangon tidak konsisten karena hanya UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pesangon sedangkan UU PT tidak mengatur pesangon.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/218/050902858 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 16 Oct 2009 08:56 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 13:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110115 |
Preview |
Text
050902858.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |