DyahChistaAstasari (2008) Faktor Birokrasi Sebagai Penghambat Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) : studi di Perumahan Taman Tasik Madu Indah Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Untuk memajukan kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa sebagaimana dimuat didalam Undang-Undang Dasar 1945 maka dilaksanakan pembangunan nasional, yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila. Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan peningkatan dan penghidupan masyarakat. Dengan banyaknya pemukiman dan perumahan yang berdiri maka semakin banyak meja yang harus dilalui untuk memperoleh ijin. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah, pertama bagaimana indikasi faktor birokrasi sebagai kendala yang dihadapi pengembang dalam mendapatkan IMB. Kedua bagaimana upaya pengembang untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam upaya mengetahui adanya indikasi faktor birokrasi sebagai penghambat mendapat IMB, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yuridis sosiologis dimaksudkan untuk mengkaji dari segi hukum yaitu peraturan yang berhubungan dengan ijin pendirian bangunan yaitu perda dan pelaksanaannya di masyarakat. Dengan data primer berupa hasil wawancara langsung dengan responden dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa untuk mengurus IMB banyak hambatan yang dialami oleh pengembang. Hal itu dikarenakan prosedur dan persyaratan yang tidak mudah, pelayanan yang tidak satu atap dan satu pintu, jangka waktu pengurusan IMB yang tidak dapat dipastikan, kurangnya sosialisasi tentang teknis prosedur pengurusan IMB dan besarnya tarif retribusi kepada masyarakat, pelayanan dari pihak Dinas kurang maksimal. Maka upaya yang perlu dilakukan oleh pengembang antara lain mengetahui teknis prosedur pengurusan IMB, melengkapi persyaratan yang diminta, dan agar pengembang jangan sampai menguruskan IMB lewat calo. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya ada kerjasama yang baik antara Dinas Perijinan sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan dengan pihak Pengembang sebagai penyedia fasilitas perumahan karena kebutuhan akan rumah merupakan suatu hal mutlak yang diperlukan setiap umat manusia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/216/050802789 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 18 Sep 2008 14:18 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 13:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110112 |
Preview |
Text
050802789.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |