RiskaApriliana (2008) Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi. Hal ini dilatar belakangi oleh permasalahan perkembangan teknologi media yang begitu cepat, telah memacu perkembangan pornografi dan pornoaksi yang dapat diakses dan ditemukan dengan mudah dari berbagai sisi kehidupan masyarakat. Pornografi dan pornoaksi merupakan masalah multidimensi karena terdapat berbagai aspek-aspek kehidupan didalamnya yaitu aspek hukum, agama, moral, dan ekonomi, sehingga dari sinilah kemudian perdebatan dan pertentangan dimulai, antara pihak yang menerima keberadaan pornografi dan pornoaksi dengan pihak yang menolak keberadaan pornografi dan pornoaksi. Dalam upaya mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang terjadi di wilayah hukum Polres Sidoarjo, berikut dengan hambatan-hambatannya. Maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan deskriptif analisis dalam menganalisis data. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder. Polres Sidoarjo dipilih karena atas dasar pertimbangan diharapkan dapat memperoleh data yang seluas-luasnya serta mengingat bertambah maraknya pornografi dan pornoaksi di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang dilakukan oleh Kepolisian Sidoarjo khususnya, diawali dengan adanya laporan maupun informasi yang diterima mengenai akan, sedang atau telah terjadi suatu perbuatan maupun peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Upaya penegakan hukum dilakukan secara Preventif dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penegakan hukum secara Represif meliputi tindakan-tindakan penyidikan, penyelidikan, penggeledahan, penyitaan barang-barang yang nantinya digunakan sebagai barang bukti, penangkapan serta penahanan pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Bahwa sebenarnya tidak ada hambatan yang berarti dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Namun hambatan tersebut justru muncul dari sikap kalangan masyarakat itu sendiri, karena didalam kenyataannya masyarakat justru cenderung bersikap acuh tak acuh serta membiarkan tindak pidana tersebut tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, seakan-akan hal tersebut adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi didalam kehidupan masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/215/050802788 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 18 Sep 2008 11:02 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 13:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110111 |
Preview |
Text
050802788.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |